Menag Ucapkan Hari Pers Nasional: Terus Mencerahkan dan Perkuat Kohesi Umat
- Dok.Istimewa
VIVA – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2024. Menag berharap pers Indonesia terus berkembang memberikan pencerahan kepada umat dan menguatkan kerukunan bangsa.
“Selamat Hari Pers Nasional. Terus Mencerahkan dan memperkuat kohesi umat,” pesan Gus Men, panggilan akrabnya di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024.
“Saya juga menyampaikan terima kasih atas sinergi yang selama ini terjalin antara pers dan Kementerian Agama dalam mengawal pembangunan bidang agama di Indonesia,” sambungnya.
Menag Yaqut Cholil Qoumas
- Istimewa
Gus Men mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa". Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan konteks kebangsaan masa kini, karena dua alasan.
Pertama, HPN tahun ini berdekatan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pers berperan signifikan dalam mengawal pemilu yang jujur, adil dan rahasia; termasuk dalam mengedukasi umat untuk menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab.
“Sebagai pilar demokrasi kelima, pers memiliki peran strategis dalam ikut mengawal setiap tahapan pembangunan bangsa, termasuk dalam masa transisi kepemimpinan nasional,” sebut Gus Men.
Kedua, sebagai pesta demokrasi lima tahunan, pemilu tidak boleh merobek rajutan kerukunan bangsa. Setiap potensi segregasi karena perbedaan pilihan harus bisa dimitigasi dan diminimalisir setelah pemilu.
“Kita harap hiruk pikuk pemilu segera kembali normal setelah warga bangsa gunakan hak suaranya. Semua kembali pada kehidupan masing-masing, bekerja sesuai tugasnya, sembari memantau proses penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pers juga terbukti berperan strategis dalam ikut menjaga keutuhan bangsa,” tandasnya.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
