Rudyono: UTA '45 Dapat Permintaan dan Tekanan untuk Deklarasi Mengkritisi Pihak Tertentu
- istimewa
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA 45), Rudyono Darsono mengaku pihaknya turut diminta membuat pernyataan. Menurut dia, pernyataan itu agar kampus UTA 45 kritik dan mengecam pihak tertentu yang dinilai gagal jaga demokrasi.
"Kami dapat permintaan dan tekanan kepada kampus untuk mengadakan deklarasi politik untuk mengkritisi dan mengecam pihak tertentu yang dianggap gagal menjaga demokrasi," kata Rudyono, Kamis, 8 fEBRUARI 2024.
Dia menyampaikan kampus UTA '45 menolak permintaan yang dianggap kegiatan politik praktis jelang pencoblosan Pemilu 2024. Ia bilang demikian karena pihaknya sejak awal melarang kegiatan politik praktis atas nama perguruan tinggi.
"Tapi, kami tegaskan bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai Institusi pendidikan, mengharamkan semua kegiatan politik praktis atas nama kampus," jelas Rudyono.
Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Pun, dia menuturkan tugas dari perguruan tinggi adalah melakukan kegiatan pendidikan atau belajar-mengajar untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kata Rudyono, selain itu juga sebagai kampus untuk mengembangkan kemampuan berpikir serta mencerdaskan anak bangsa yang beretika, berakhlak, nasionalis dan berbudi luhur.
"Bukan untuk melakukan kegiatan politik praktis di kampus atau atas nama kampus, yang setelah kami pelajari temanya bukan untuk persatuan, malah justru berpotensi membuat perpecahan antar anak bangsa," ujar Rudyono.
Rudyono menambahkan persoalan demokrasi di Tanah Air bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, apalagi seorang saja. Namun, demokrasi jadi bagian tanggungjawab seluruh pihak terkait.
Dia mengibaratkan hal itu seperti korupsi. Ia menyebut permasalahan itu hampir terjadi di seluruh institusi penyelenggara negara.
Bagi Rudyono, tidak masuk akal sehat sebagai intelektual akademisi yang banyak menganalisa semua kegiatan pemerintahan tapi menyalahkan satu orang saja atas persoalan demokrasi. Ia menuturkan kalau kampus mau bersuara maka mesti komprehensif dan adil.
"Jadi kalau kita mau bersuara, ya harus benar-benar komprehensif dan adil, tidak memihak kepada salah satu kepentingan," tuturnya.
