Kata Cak Imin Soal KPU, Demokrasi, dan Etika
- VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)
VIVA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan anggota KPU lainnya. Sanksi ini karena berkaitan dengan pelanggaran etik dalam pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin angkat bicara tentang putusan DKPP ini. Cak Imin meminta agar jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari
- Tangkapan layar KPU
"Proses persidangan etik di DKPP terus terang jujur karena saya banyak di daerah jadi gak mendapat laporan tahu-tahu ada keputusan. Putusannya hari ini. Saya juga gak tau kapan pengajuan terhadap Ketua KPU atas pelanggaran etik, tapi ini semua ada hikmahnya," kata Cak Imin, Yogyakarta, Senin 5 Februari 2024 malam.
Cak Imin menegaskan agar semua pihak tidak bermain-main dengan demokrasi dan etika terkait penyelenggaraan pemilu. Hal ini disampaikan Cak Imin di acara Slepet Imin yang digelar di AMIKOM Yogyakarta.
"Jangan main-main dengan demokrasi kita. Jangan main-main dengan etika kita. Karena etika itu sumber hukum yang jauh lebih preventif dibanding pelaksanaan hukum positif lebih efektif di dalam proses aturan. Karena itu ini serius gak main-main," tegas Cak Imin.
Menurut Cak Imin pelanggaran etika terutama dalam proses demokrasi adalah suatu hal yang memprihatinkan. Untuk itu Cak Imin mengajak semua pihak untuk mengedepankan etika dalam proses bernegara.
"Saya mengajak semua mengedepankan etika menjadi tertinggi dalam semua proses berbangsa dan bernegara. Etika terhadap kenegaraan, etika terhadap lingkungan, etika politik. Insyaallah kalau itu ditegakkan, proses politik kita akan dewasa," tutup Cak Imin.
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
