Akademisi Unair, Unesa, hingga Untag Ikut Beraksi Sikapi Pelemahan Demokrasi
- VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)
Surabaya – Para akademisi di sejumlah kampus di Surabaya, Jawa Timur, mengeluarkan sikap atas kondisi demokrasi di Indonesia, Senin, 5 Februari 2024. Mereka mengkritisi tanda-tanda pelemahan demokrasi pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Setidaknya ada empat kampus yang akademisinya menyatakan sikap. Di antaranya di Universitas Airlangga Surabaya. Di sini, ada puluhan guru besar dan pengajar ikut bergabung dalam seruan tersebut. Mereka meminta agar Presiden Jokowi menjaga prinsip-prinsip etika republik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
"[Tidak) menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak pada politik elektoral," kata Profesor Hotman Siahaan.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unair Surabaya, itu juga menyerukan agar kemerdekaan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sipil dijamin oleh negara. Ia juga mengutuk segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Hotman juga menyampaikan bahwa partai-partai politik harus mereformasi diri dan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. "Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis," ucap Hotman.
Di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), puluhan akademisi mengeluarkan enam poin pernyataan sikap. Isinya sama, mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi dan pemerintahannya terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Pernyataan sikap dibacakan oleh Ketua Senat Akademik Unesa, Prof Setya Yuwana.
Pertama, kata Setya, akademisi Unesa mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat berasaskan Pancasila dan undang undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Kedua, mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang benar, dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan untuk suksesnya pemilihan umum 2024.
"Ketiga, mendorong kepada aparatur sipil negara, pejabat negara pemerintah, TNI dan Polri untuk menjaga netralitas dan tidak memihak dalam pemilihan umum 2024," kata Setya dalam pernyataannya.
Keempat, mendorong semua pihak untuk menghargai kebebasan akademik sebagai bagian dari otonomi kampus yang konstitusional tanpa ada tendensi kepentingan politik, namun semata mata untuk kepentingan peradaban dan nilai nilai demokrasi.
Kelima, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan edukasi dan literasi politik kepada masyarakat. Sehingga terhindar dari informasi yang bersifat hoaks dan ujaran kebencian, agar terwujud pemilihan umum 2024 yang jujur, adil, aman dan damai.
"Enam, mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak golput," ucap Setya.
Hal sama disampaikan para akademisi Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Di sini, ada 14 guru besar menyatakan penolakannya atas politik dinasti serta penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan.
"Kami sangat prihatin atas kondisi politik saat ini. Kami yang terdiri dari guru besar mengkritik keras adanya politik Dinasti, dan penggunaan kekuasaan dalam pemilihan ini," kata Rektor Untag Surabaya Prof Dr Mulyanto Nugroho.
