Guru Besar Unhas Ingatkan Presiden dan Aktor Politik Tetap di Koridor Demokrasi
- VIVA.co.id/Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)
Makassar -- Forum Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) dan para dosen bersatu menyatakan sikap kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta jajaran lembaga pemerintahannya.
Pernyataan sikap para akademisi itu disampaikan langsung di Halaman depan Gedung Rektorat Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 10 Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat 2 Februari 2024.
Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof Anwar Razak mengatakan, aksi tersebut mereka lakukan untuk mengingatkan seluruh aparatur negara agar tetap berada pada koridor demokrasi, dengan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta menciptakan rasa nyaman dalam berdemokrasi.
“Jadi saya kira sikap keprihatinan ini menandakan bahwa, kami-kami dari kampus ini menjaga peradaban dunia, terutama menjaga demokrasi. Apalagi kami pelaku dari reformasi, oleh sebab itu kami tetap menjaga bagaimana reformasi ini kembali ke jalan yang benar," ungkap Prof Anwar kepada wartawan.
Prof Anwar menjelaskan bahwa jelang Pemilu dan Pilpres 2024, seharusnya dalam berkonstelasi politik para aktor politik tetap mengedepankan etika dan landasan Pancasilla atau UUD 1945. Tak hanya itu, pemerintah dan jajaran lembaganya diharap dapat juga bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai aturan yang berlaku.
"Saya kira ini memang dalam konstelasi politik bisa bermacam pendekatan, tetapi kita (harus) tetap punya etika, tetap kita (harus) punya landasan, Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan fundamental di dalam berbangsa dan bernegara," katanya.
"Sehingga dalam konteks ini adalah bagaimana demokrasi kita tetap terawat. Karena demokrasi ini untuk anak bangsa, bukan untuk kita saja. Kalau demokrasi ini sudah susah dipertanggungjawabkan maka kita susah menjadi bangsa-bangsa yang bermartabat di pandangan dunia secara global," sambung Guru besar Unhas ini.
Lebih lanjut, Prof Anwar menambahkan bahwa pihaknya berharap dalam pesta demokrasi kali ini bisa berjalan aman dan nyaman dengan mengikuti landasan hukum serta aturan yang telah ditetapkan. Sehingga, nantinya tidak ada lagi terciderai akibat ulah dari adanya sekelompok yang berbuat curang dengan melanggar ketetapan aturan.
"Insya Allah, karena keresahan ini harus kita jaga karena kita juga mengawali reformasi ini agar tidak menjadi cidera karena ada ketidaknyamanan di dalam berdemokrasi. Jadi semua landasan hukumnya jelas, aturannya jelas, mari kita taati itu agar bisa menjadi bangsa yang bermartabat karena mempunyai landasan hukum yang kuat," bebernya
Ke depan, lanjut Prof Anwar, pihaknya sebagai akademisi kampus akan terus memantau dan menjaga koridor demokrasi agar tidak lagi merusak peradaban. "Kita kembali menjaga koridor demokrasi. Jangan kita keluar. Kalau keluar, wajib kampus mengingatkan kembali untuk kembali ke dalam. Itu tugas kampus sebagai penjaga peradaban," terangnya.
Sementara itu, dalam sebuah surat yang ditanda tangani Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc menyebutkan, aksi yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan “Menyelamatkan Demokrasi”, tidak mewakili Unhas sebagai institusi.
“Mari kita menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan,” ungkap Prof Jamaluddin Jompa dalam maklumatnya yang diterima VIVA siang tadi.
Dalam surat itu, Prof Jamaluddin Jompa mengimbau kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin agar aktif menjaga situasi dan kondisi, termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.
“Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai,” bebernya.
Maklumat itu juga meminta kepada dosen dan mahasiswa untuk menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab.
“Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai. Hindari menyebarkan informasi hoax dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya,” tegasnya.
Terakhir dalam maklumat itu, Rerktor Unhas meminta agar tetap menjaga silaturahmi, persaudaraan dan bingkai kebebasan mimbar akademik. Serta menerima perbedaan dalam pilihan politik.
"Mari kita menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab. Kemudian, Mari kita menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan," terang Prof Jamaliddin Jompa dalam maklumatnya.