12 Distrik Zona Merah KKB di Pegunungan Bintang Papua Tak Dijaga Aparat saat Pemilu
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Papua – Sebanyak 12 Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, rawan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada saat Pemilu tanggal 14 Pebruari 2024 mendatang.
Masalah gangguan KKB di 12 Distrik ini telah dibahas bersama Bupati Pegunungan Bintang, Sepi Yan Bidana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pegunungan Bintang, Pemerintah Daerah, Forkopimda, tokoh adat, masyarakat, Dandim Yahukimo dan Kapolres Pegunungan Bintang, bagaimana pelaksanaan pemilu di masing-masing distrik tersebut.
“Untuk 12 distrik rawan gangguan keamanan dari KKB tetap dilakukan pemungutan surat suara di TPS yang telah ditentukan tanpa pengamanan. parpol, penyelenggara Pemilu dan pemerintah telah sepakat menjamin keamanan di lokasi itu,” kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Mohamad Dafi Bastomi, Kamis, 1 Februari 2024
Warga menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2019 di TPS 06, Kelurahan Timika Jaya, Kabupaten Mimika, Papua
- ANTARA FOTO/Spedy Paereng
Bastomi menegaskan, pihaknya bersama parpol hingga penyelenggara telah sepakat untuk tidak ada pengamanan dari aparat keamanan di 12 Distrik tersebut supaya tidak menjadi pemicu keributan.
“Atas kesepakatan dari semua pihak tidak ada pengamanan, kami sangat menghormati itu. Yang terpenting penyelenggara pemilu itu jalan. Ketua-ketua partai, kepala distrik, semua tokoh sudah sepakat di 12 distrik rawan KKB cukup diamankan perangkat yang ada distrik itu, dan jaminan keamanan dilakukan bersama,”kata Bastomi.
Ia mengatakan, personel yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak mencukupi untuk melakukan pengaman di semua TPS nanti. “Personel di dalam Polres yang siap saja hanya 145 personil yang dioperasi Mantapbrata, Pam TPS 137 personil dan kami hanya dapat BKO dari Brimob dan 50 personil dari Polda Papua,” katanya.
Kapolres berharap sesuai dengan kesepakatan bersama ini, keamanan di wilayah Pegunungan Bintang hendaknya dijaga bersama-sama untuk kelancaran pemungutan surat suara pada 14 Pebruari mendatang.
Ditempat yang sama Bupati Pegunungan Bintang, Sepi Yan Bidana memastikan Pemilu 2024 tak ada intervensi apapun dalam pelaksanaannya.
"Saya paham jika rakyat kasih ke siapa, itu adalah pilihannya. Barang siapa bekerja dan dengar-dengaran rakyat, akan mendapatkan suara dari rakyat," ujarnya.
Dikatakan, soal kalah dan menang adalah hal biasa. “Mari kita berjuang bersama untuk Pemilu aman dan damai," katanya.
