Pengakuan Sekjen PDIP Soal Mensos Risma, Istana: Tidak Benar Menteri Diperiksa Ketat di Istana
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan tidak benar ada pemeriksaan apalagi yang ketat terhadap Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Risma, ketika mau rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut dia, prosedur pengamanan di lingkungan Istana Kepresidenan menjadi ranah dari Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Dimana sejak dulu, pengamanan memasuki lingkungan Istana masih diberlakukan seperti biasanya.
“Tidak benar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang/rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres,” kata Ari dikutip pada Rabu, 31 Januari 2024.
Kata dia, akhir-akhir ini terlihat ada upaya dari beberapa pihak yang sengaja menebar narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mulai isu kabinet tidak kompak (terfragmentasi), suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan TPA, menteri diperiksa ketat masuk istana sampai wacana menteri minta mundur.
“Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita/narasi, seolah-olah para menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Padahal, Ari menyebut narasi politik yang dibangun itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya. Menurut dia, para menteri yang hendak menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi itu saling sapa dan bercanda ketika belum dimulai Presiden Jokowi. Meskipun, kata dia, para menteri berlatarbelakang dari partai politik yang berbeda.
“Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang, sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri "ngeriung", saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain. Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet. Menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda, juga saling berkomunikasi dengan akrab. Silaturahmi antar menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sempat bercerita tentang suasana dalam rapat Kabinet yang membuatnya tak nyaman usai Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres. Diketahui, Menteri Sosial, Tri Rismaharini merupakan salah satu kader PDI Perjuangan.
"Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.
Hasto juga menyebut pemeriksaan terhadap menteri juga diperketat ketika ingin mengikuti rapat. Maka itu, Hasto yakin saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.
"Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh udah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi," kata dia.
Di sisi lain, Hasto menilai Risma masih memegang teguh pada prinsip dan memiliki integritas untuk mengurus segala kebutuhan masyarakat di Indonesia sebagai Menteri Sosial sesuai dengan tugas-tugasnya.
"Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma," katanya.
Sekjen PDIP Ancam Sanksi Pengurus-Anggota Dewan yang Tak Serius Menangkan Risma
Sekretaris Jenderal PDIP mengingatkan seluruh kader partai wajib bergerak untuk memenangkan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam Pilkada Jatim.
