Pemuda Anti Korupsi Minta KPK Periksa Dana Tambang Batu bara di Jambi
- VIVA.co.id/Syarifuddin Nasution (Jambi)
VIVA – Gubernur Jambi Al Haris dinilai lamban menyelesaikan konflik batu bara di Jambi sehingga membuat kisruh berkepanjangan di Jambi. Akibatnya para sopir batu bara melampiaskan kemarahan dengan cara melempar seluruh kaca jendela kantor Gubernur Jambi.
Penilaian lamban atas kinerja Al Haris akibat jalan umum ( Nasional ) yang sebelumnya dilalui dibuat buka tutup, sehingga para sopir batu bara pusing atas aturan yang selalu diterapkan Gubernur Jambi tidak jelas sampai merugikan terhadap masyarakat Jambi karena kehilangan pekerjaan.
Masa Lempar Kaca Jendela Kantor Gubernur Jambi
- VIVA.co.id/Syarifuddin Nasution (Jambi)
Dalam konflik batu bara di Jambi, para warga Jambi langsung melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta memeriksa semua dana, reklamasi dan jaminan pasca tambang atas semua aktivitas pemilik IUP di wilayah Jambi.
"Konflik batu bara di Jambi sangat parah sehingga saya minta KPK periksa semua dana batu bara," jelas aktivis Hadi Prabowo, Jumat,26 Januari 2024.
Sebagai kordinator lapangan, Prabowo yang tergabung dalam pemuda anti korupsi mengatakan tambang batu bara yang bekas galiannya sudah menjadi danau tapi tidak direklamasi sehingga menjadi danau.
"Persoalan batu bara sekarang lagi kisruh di Jambi, sopir angkutan batu bara menggelar aksi besar-besaran di kantor Gubernur Jambi mengakibatkan kantor Gubernur Jambi mengalami kerusakan akibat konflik batu bara yang tidak ada solusi terbaik dari Gubernur Jambi," terangnya.
Persoalan batu bara lagi heboh di Jambi, Sopir demo akibat Gubernur Jambi melarang angkutan batu bara melintasi jalan nasional, demo di depan kantor KPK warga Jambi menilai Gubernur Al Haris lamban menyelesaikan persoalan batu bara.
"Ini sudah berulang kali terjadi, buka tutup angkutan batu bara melintasi jalan nasional, sampai hari ini belum ketemu titik terangnya, ini diakibatkan ketidaktegasan Gubernur Jambi Al Haris untuk mengurai persoalan batu bara," ujarnya.
Tidak sampai di situ, Bowo juga menyampaikan persoalan stockpile, yang mana banyak pengusaha tambang tidak memiliki izin stockpile dan mereka minta ke pihak terkait tambang batu bara dilarang beroperasi.
"Banyak pengusaha pemilik IUP pertambangan batu bara di Jambi, tapi hanya segelintir yang memiliki izin stockpile, maka dari itu kami meminta agar mereka yang tidak memiliki izin itu untuk dilarang beroperasi," katanya.
KPK Tepis Politisasi di Kasus OTT Gubernur Bengkulu: Penyelidikan Sebelum Pendaftaran Cagub
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyelidikan kasus korupsi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sudah diselidiki sejak sebelum dibukanya pendaftaran cagub
