Mahfud MD Ingin Mundur dari Kabinet, Jokowi: Itu Hak dan Saya Sangat Menghargai

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi rencana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD yang ingin mundur dari jabatannya. Adapun, Mahfud yang merupakan cawapres nomor urut 3 mengatakan niatnya mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM), tapi masih menunggu waktu yang tepat. 

"Ya itu hak (Mahfud), dan saya sangat menghargai," ujar Jokowi kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024. 

Meski demikian, Jokowi meminta agar semua capres-cawapres memegang aturan yang ada. Jika aturan membolehkan seorang pejabat mengikuti kontestasi pilpres tanpa harus mundur, maka Jokowi menyarankan pejabat tersebut tak perlu mundur. 

Begitu pula dengan tak adanya aturan presiden harus netral dalam pilpres, maka menurut Jokowi hal itu harus dihormati. 

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan boleh silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan, presiden tidak boleh (berkampanye), (tapi) boleh berkampanye? Boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata dia. 

Sebelumnya, Mahfud MD mengaku akan mundur dari Menkopolhukam RI pada saat momentum yang tepat, bukan sekarang. Sebelumnya Ganjar juga sudah menyampaikan saran, agar tidak ada konflik kepentingan.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud MD dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.

Mahfud juga mengatakan bahwa hubungannya dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo baik-baik saja. Mahfud menyebut beberapa alasan dirinya tidak mundur dari Menkopolhukam saat ini, karena peraturan tidak melarang pejabat untuk mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres.

"Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, maka wali kota ya tidak harus mundur, aturannya ditambah," katanya.

Adapun calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan agar Mahfud MD mundur dari jabatannya, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. Ganjar menyebut usulan itu untuk menghindari konflik kepentingan politik, karena Mahfud MD kini berpasangan dengan Ganjar sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.

"Saya sarankan mundur lah, berubah lah aturan. termasuk Pak Mahfud. Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang," kata Ganjar kepada wartawan di Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah, tersebut keputusan aturan untuk para pejabat publik sangat berpotensi adanya konflik berkepentingan. Meskipun telah dilakukan secara hati-hati.

Mahfud MD Tegaskan Hukum Indonesia Tak Kenal Pengampunan Koruptor

Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena pasal 55.

VIVA.co.id

22 Desember 2024