KPAI Ungkap Anak-anak Dibayar Jadi Juru Kampanye di Pemilu 2024
- VIVA/Agus Setiawan
Jakarta - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Sylvana Maria membeberkan bentuk-bentuk eksploitasi anak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya, anak dijadikan juru kampanye dan dibayar oleh peserta Pemilu.
Sylvana mengatakan, pihaknya menerima 9 kasus aduan terkait anak dijadikan juru kampanye. Dari jumlah itu dilakukan baik oleh caleg maupun kelompok tim capres dan cawapres.
"Cukup banyak diadukan pada masa selama kampanye 2024 ini adalah anak-anak digunakan untuk menjadi juru bicara atau penganjur calon-calon tertentu," ujar Sylvana Senin, 22 Januari 2024.
Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat menyapa santri dalam kampanye Pemilu Presiden 2024 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Kota Tangerang, Banten, Senin, 4 Desember 2023.
- ANTARA/Fauzan
Sylvana menutukan, anak-anak juga dijadikan target kampanye. Dalam hal ini anak dijadikan sebagai perantara, yang sebenarnya kampanye ditujukan untuk orang tua.
"Selain itu juga anak-anak yang dijadikan target antara kampanye. Jadi kampanyenya mau kepada orang tua tetapi anak-anak yang jadi target, antaranya dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye kepada anak-anak," terangnya
Dia mengatakan, anak-anak juga dijadikan juru bicara kampanye, hingga mereka dijadikan objek politik uang yang kemudian dibayar oleh caleg.
"Kemudian yang terakhir yang juga cukup banyak pengaduannya adalah anak-anak yang dijadikan sebenarnya semacam juru bicara kampanye lalu anak-anak yang dijadikan objek politik uang, nah dibayar oleh caleg untuk berkampanye," jelasnya.
Namun jelas Sylvana, eksploitasi yang paling banyak dilakukan pada Pemilu 2024 ini adalah, anak-anak dibawa ke event-event kampanye.
"Karena itu kami selama bentuk dan praktek demokrasi masyarakat kita dalam kontes politik elektoral belum cukup mampu melindungi anak-anak. Maka KPAI menegaskan mendorong menyarankan agar anak-anak tidak dibawa dalam kampanye, yang atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan masa yang cukup besar," tegasnya.
Â
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
