Polri Klaim Palti Hutabarat Sudah Tersangka Sebelum Ditangkap soal Hoax Forkopimda Batubara

Karo Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko
Sumber :
  • VIVA/Foe Peace Simbolon

Jakarta - Polri mengklaim kalau pegiat media sosial Palti Hutabarat sudah menyandang status tersangka saat ditangkap.

Sebelum Ditembak Mati AKP Dadang, Kompol Ulil Curhat Tugasnya Berat dan Minta Izin Berhenti jadi Polisi

"Dalam proses penangkapan tentunya sudah tersangka," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat 19 Januari 2024.

Kabid Humas Polda Jatim Trunoyudo Wisnu Andiko

Photo :
  • VIVA/Nur Faishal
Judi Online Mulai Sasar Komunitas Motor, Begini Modusnya

Adapun penangkapan dilakukan di sebuah rumah kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penangkapan dilakukan subuh sekira pukul 03.44 WIB. Dia berdalih kalau penetapan tersangka hingga penangkapan Palti merujuk dua laporan polisi. Pertama dibuat ke Polda Sumatera Utara, kedua di Bareskrim Polri. 

"Kami melihat dari adanya pelaporan, kita mendalami peristiwa suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan," ujar dia.

Anggota DPR Minta Kapolri Tak Beri Ruang ke Oknum Polisi Pembeking Pelaku Kejahatan

Sebelumnya diberitakan, pegiat media sosial, Palti Hutabarat ditangkap Badan Reserse Kriminal Polri terkait hoax rekaman suara diduga berisi percakapan Dandim, Bupati, Kapolres, hingga Kajati Batubara guna memenangkan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Benar bahwasanya proses penangkapan telah dilakukan oleh Dittipidsiber Polri," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat 19 Januari 2024.

Ilustrasi/kabar hoax.

Photo :
  • PeopleOnline

Untuk diketahui, video percakapan tersebut diposting akun @nasionalcorruption di TikTok. Terdengar perbincangan beberapa orang membahas persiapan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Terdengar arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp 100 ribu bagi kepentingan Pilpres 2024. Penggunaan dana desa juga dipakai untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya