Menko Airlangga Pastikan Pemberian Bansos Tak Akan Disetop di Masa Pemilu

Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat memastikan pembagian bansos tepat sasaran di Bandung
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Bandung – Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap membagikan program bantuan sosial (bansos) ke masyarakat meski saat ini masuk musim pemilu 2024.

Dia menjelaskan bahwa program bansos bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pemberian Bansos juga dilakukan demi menjaga daya beli inflasi.

"Pemilu kan tidak bisa semuanya kita stop karena ini kebutuhan masyarakat. Bukan kebutuhan pemilu. Jadi pemerintah akan lanjutkan karena ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi," ujar Airlangga di Kantor Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Januari 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bantuan beras ke warga NTB

Photo :
  • Dok Kemenko Perekonomian

Airlangga menjelaskan bahwa program bansos inipun sebagai bentuk memberikan pertumbuhan pada sistem perekonomian Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi kan gak bisa dihentikan karena adanya pemilu," kata Airlangga.

Pun, ketua umum Partai Golkar itu memastikan tidak akan ada unsur politik dalam pemberian bansos itu. Pasalnya, bansos ini merupakan program yang telah diberikan dari pemerintah.

"Ya tentunya kan ini program pemerintah. Dan diberikan masyarakat langsung," tuturnya.

Airlangga Bagikan Bansos di Bandung

Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dirinya tak ingin bantuan sosial (Bansos) dibagikan tidak tepat pada sasarannya. Hal itu dikatakan ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Tentunya pada siang hari ini adalah pembagian daripada bantuan beras bulog, merupakan bantuan yang oleh Bapak Presiden diputuskan dalam sidang kabinet, dan bantuan beras ini 10 kilo per Keluarga Penerima Manfaat dan diterima oleh 22 juta KPM,” ujar Airlangga di kantor Kecamatan Batununggal, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Januari 2024.

Tak hanya itu, Airlangga juga turut melakukan diskusi dengan sejumlah warga yang hadir. Dia sempat bertanya terkait dengan bansos atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dibagikan saat ini sudah tepat sasaran atau belum.

Kemudian, Airlangga langsung memastikannya lewat PT Pos. PT Pos sendiri merupakan penyalur ke masyarakat dari pemerintah untuk bansos maupun BLT.

“Jadi arahan Pak Presiden ini yang diundang yang menerima 22 juta, tapi harusnya dicek nih dari Pos apakah bapak ibu yang kemarin berhak menerima. Harusnya ada dua, satu beras 10 kilo, Bantuan Langsung Tunai el nino Rp200 ribu per bulan. Jadi tahun kemarin dua kali, Rp400 ribu. Nah ke depan tiap bulan dapat Rp200 ribu,” kata Airlangga.

“Sekarang dalam proses apakah nanti akan melalui PT Pos atau melalui Himbara. Jadi itu adalah yang diberikan oleh pemerintah. Kalau yang cash mungkin akhir ataupun awal bulan regulasinya sudah disiapkan,” sambungnya.

Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang 

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Photo :
  • istimewa

Ketua umum partai Golkar itu menjelaskan bahwa pembagian bansos yang diberikan secara tepat sasaran itu demi mengantisipasi fenomena el nino. Menurutnya, wilayah Kalimantan penanaman padi kini mundur tiga bulan, sedangkan di Jawa mundur dua bulan. 

KPK Didesak Periksa Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka usai Diduga Korupsi Dana Bansos

“Sehingga program 10 kilo merupakan kebutuhan mereka yang besarnya bisa 25-40 kilo per bulan. Jadi ini signifikan. Dan alokasi beras di Jabar ini untuk 4.445.601 penerima bantuan pangan. Dan di Kota Bandung sendiri ada 109.333 dan di kecamatan ini ada 5580. Dan stok bulog di kabupaten Bandung ada 9950. Sehingga tentunya kita lihat bulog mempunyai cadangan cukup untuk menjalankan program ini,” tukasnya.

Polres Tangerang Minta Masyarakat Lapor Bila ingin Gelar Pesta Kembang Api Tahun Baru 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI  Airlangga Hartarto (kiri).

Menko Airlangga Bilang QRIS dan E-Toll Tak Dikenai PPN 12 Persen

Menko Perekonomian memastikan tak ada penambahan dalam PPN 12 persen untuk QRIS dan E-Toll.

img_title
VIVA.co.id
22 Desember 2024