Surat Gembala Uskup Ruteng: Tegakkan HAM dan Hindari Politik Identitas
- Jo Kenaru (NTT)
NTT – Pesta demokrasi pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 telah berada di ambang pintu. Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden, serta para wakil rakyat dari pusat sampai daerah.
Uskup Ruteng, Manggarai, Nusantara Tenggara Timur (NTT), Mgr. Siprianus Hormat mengeluarkan Surat Gembala.
“Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi secara aktif, sesuai dengan hati nurani dalam Pemilu ini,” tulis Monsinyur Siprianus dalam Surat Gembala yang disebarluaskan pada Rabu 17 Januari 2024.
Dalam suratnya, petinggi Gereja Katolik 3 kabupaten (Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) ini mengutip petikan Gaudium et Spes (GS 75) Konsili Vatikan II di mana Gereja Katolik mendorong umat nasrani untuk menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab.
Para imam menggelar misa perutusan di Gereja Katedral Ruteng
- Jo Kenaru (NTT)
“Dalam memilih pilihlah pemimpin bangsa yang berkomitmen terhadap kesejahteraan umum (bonumcommune), dan bukannya kepentingan keluarga (bonum familiae) atau kesejahteraan kelompok sendiri saja,” tulis Mgr. Siprianus.
Menurutnya, Gereja berwewenang dan terpanggil untuk membimbing umat dan semua orang berkehendak baik agar secara bebas dan dengan hati nuraninya dapat membuat putusan politik yang bertanggung jawab dalam terang nilai-nilai Injili.
Uskup yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini menekankan kapabilitas kepemimpinan dan integritas moral calon pemimpin tersebut mesti teruji dan terpuji tidak hanya kuat dalam visi misi tapi juga terbukti dalam rekam jejak kinerjanya di masa lampau.
“Dan pilihlah calon pemimpin kuat yang dapat menegakan HAM serta mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara,” tekan Mgr. Hormat.
“Sejarah kelam bangsa dalam zaman Orde Baru dihantui oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan, otoriter, rekayasa dan kekerasan,” imbuh Uskup Ruteng.
Pada bagian lain Surat Gembala itu dia mengajak Masyarakat khususnya umat Katolik Keuskupan Ruteng untuk memilih pemimpin yang baik dan mampu serta tidak mudah terbuai oleh gimik politik yang membius dan menipu.
“Janganlah melupakan sejarah dan perhatikan secara cermat dan objektif rekam jejak setiap calon,” ajaknya lagi.
Dia juga mengimbau umat Nasrani untuk menjauhi politik identitas.
“Karena itu carilah pemimpin yang beramanah dan beribadah yang religius, toleran dan inklusif. Sebaliknya hindarilah memilih pemimpin yang dalam rekam jejaknya memanfaatkan agama sebagai kendaraan politik kekuasaan belaka (politik identitas),” pesan Uskup Siprianus.
Dia pun mengingatkan pemerintah, penyelenggara serta peserta pemilu untuk sama-sama berkomitmen menciptakan pemilu yang berkualitas.
“Tak lupa saya mengingatkan penyelenggara pemilu (KPU, PPS, Bawaslu), Pemerintah, TNI/Polri, Instansi Hukum dan aparat negara lainnya untuk menjalankan fungsinya dengan netral, jujur dan bertanggung jawab,” tulis Uskup yang ditahbiskan pada 19 Maret 2020 itu. (Jo Kenaru/NTT)
