Strategi KPU Tanah Datar Hadapi Letusan Gunung Marapi Saat Pemilu Berlangsung
- contributor
Tanah Datar – Jelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti, mitigasi atau antisipasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Terutama bila saat pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara tersebut terjadi erupsi Gunung Marapi.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Tanah Datar, Gusriyono, menyebut pihaknya saat ini sudah mulai menyusun skema mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk bencana erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat, disaat proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu.
Jelas Gusriyono, beberapa roadmap seperti memindahkan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) hingga skema pemilihan lanjutan atau susulan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, juga sudah disiapkan.
"Skema pemindahan lokasi TPS hanya akan dilakukan jika pemilih suatu wilayah mengungsi atau diungsikan. Adapun skema lainnya, dengan memindahkan TPS ke jorong yang dianggap lebih aman bagi pemilih yang berdekatan dengan tempat evakuasi atau pengungsian. Dalam artian, jika bencana terjadi maka penyelenggara pemilu akan mengikuti pemilih," kata Gusriyono, Rabu 17 Januari 2024.
Gusriyono mengungkap, berdasarkan data sementara yang terpetakan, ada sebanyak empat kecamatan yang menjadi fokus perhatian terhadap ancaman erupsi atau letusan Gunung Marapi.
Keempat empat kecamatan itu kata Gusriyono antara lain, Kecamatan X Koto, Pariangan, Sungai Tarab dan Salimpaung. Sedangkan untuk kecamatan Batipuh, KPU Tanah Datar tengah berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait TPS dan jumlah pemilih terdampak.
"Dari empat kecamatan yang menjadi perhatian itu, terdapat 69 TPS yang tersebar di 11 nagari. Dari 69 TPS tersebut terdapat 17.047 pemilih yang telah terdaftar dalam DPT," ujar Gusriyono.
Meski sudah mulai menyusun skema mitigasi, menurut Gusriyono, KPU Tanah Datar tetap akan terus berkordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai leading sektor penanganan bencana.
"Kita juga melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya guna mendapatkan informasi akurat terkait ancaman Gunung Marapi, baik sebelum maupun saat pemungutan dan penghitungan suara,"tutup Gusriyono.
