Pengamanan Distribusi Logistik Pemilu ke Wilayah 3T, Polri Lakukan Ini
- VIVA/Foe Peace Simbolon
Jakarta -- Polri mengaku siap mengamankan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Pengamanan dilakukan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 mulai 17 Oktober 2023.
Operasi Mantap Brata digelar dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, ada beberapa sasaran dalam operasi untuk pemilu itu.
"Yang pertama adalah sasaran tentunya dari capres dan cawapres sendiri, kemudian terkait dengan tempat pemungutan suara (TPS), kantor-kantor yang menjadi bagian penting untuk menjadi penyelenggaraan pemilu dan salah satunya adalah logistik pemilu, termasuk distribusinya," ujarnya, Rabu, 17 Januari 2024.
Ilustrasi logistik pemilu (antara)
Menurut dia, ada satuan tugas (satgas) preventif yang masuk pada Operasi Mantap Brata. Mereka bersifat mencegah. Satgas preventif bakal berlaku dari pusat sampai dengan daerah, yaitu Polda dan Polres.
"Terkait lokasi-lokasi tertentu tentunya berdasarkan dari analisa kerawanan masing-masing daerah sampai dengan polres, dengan lingkup tugasnya tetap zonasi daerah-daerah tersebut di-backup oleh pusat, oleh daerah sampai dengan ke Polres," katanya.
Perihal distribusi logistik pemilu di beberapa daerah seperti kepulauan, Polri akan memakai polisi udara dan polisi perairan atau (polair). Dia mengatakan, tak bisa memastikan jumlah personel pengamanan distribusi logistik.
Menurutnya, jumlah personel tersebar ke seluruh wilayah di Tanah Air juga luar negeri. "Dalam tugas fungsinya polisi perairan itu memiliki fungsi untuk mendukung sarana angkutan perairan dan baik bagi satgas lainnya yakni satgas Operasi Mantap Brata, termasuk juga untuk kepentingan pemilu terkait distribusi logistik pemilu," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, soal waktu pengamanan distribusi logistik disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Trunoyudo menegaskan, Korps Bhayangkara berkomitmen siap mengamankan.
"Sejak kapan tentu sejak KPU melakukan distribusi dimulai sudah melekat Polri untuk melakukan pengamanan, penyelenggaraan tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu sampai dengan saat ini," katanya.
