Gelar Adu Gagasan Komitmen Antikorupsi, KPK Sebut Sudah Dapat Restu KPU
- KPK
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk hadir di gedung merah putih KPK untuk menyampaikan komitmennya memberantas korupsi jika terpilih di pilpres 2024 nanti. KPK menjelaskan bahwa ketiga paslon itu sudah terkonfirmasi akan hadir.
Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa lembaga antirasuah sudah mendapatkan restu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengundang para paslon. Mereka nantinya bakal menyampaikan pandangannya kedepan dalam memberantas korupsi.
"Kita sudah mendapatkan semacam restu dari penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyelenggarakan kegiatan ini, karena ketiga pasangan ini ada dalam domain kekuasaan KPU," ujar Nawawi di gedung merah putih KPK, Selasa 16 Januari 2024.
Tiga Paslon Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024
- VIVA
Nawawi mengatakan bahwa tidak ada debat dalam acara yang mengundang tiga paslon yang maju di pilpres 2024. Dia memastikan besok adalah acara untuk membahas Penguatan Komitmen Integritas (Paku Intregritas).
"Jadi tidak ada format seperti debat itu, kami pastikan itu tidak ada, juga bukan adu program, forum itu kita maksudkan lembaga ingin menyampaikan kepada para calon ini problem apa saja hambatan apa saja yang kita temukan dalam upaya pemberantasan korupsi," katawa Nawawi.
KPK nantinya juga tak lupa akan menjelaskan tantangan-tantangan dalam memberantas korupsi kepada tiga paslon itu. Pasalnya, hal itupun yang akan dihadapi para paslon jika terpilih di pilpres 2024 nanti.
"Apakah kelak kemudian kalau satu di antara mereka terpilih komit untuk menyelesaikan persoalan," ungkapnya.
Penetapan Nomor Urut Paslon Capres-cawapres Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Diketahui, tiga paslon akan diundang ke gedung merah putih untuk menyampaikan komitmennya dalam memberantas korupsi jika mereka menjadi pemimpin Indonesia yang berikutnya. Rencananya acara Paku Integritas akan digelar pada Rabu 17 Januari 2024 besok.
Maruarar Sirait Minta KPK Berikan Tanah Bekas Koruptor Dibangun jadi Perumahan Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan tanah bekas koruptor agar dibangun perumahan rakyat.
