PPATK Temukan Dugaan Dana PSN untuk Pribadi, Moeldoko: Serahkan kepada Otoritas yang Menangani
- Istimewa
Jakarta - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan dana proyek strategis nasional (PSN) masuk ke dalam kantong politikus dan aparatur sipil negara (ASN). Lantaran itu, lembaga terkait diminta melakukan pengusutan temuan PPATK tersebut.
Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan sebenarnya sudah ada lembaga atau instansi yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti temuan PPATK itu. Sehingga, kata dia, tidak menjadi isu yang terus berkembang di tengah masyarakat.
“Ya saya pikir otoritasnya sudah ada yang menangani. Serahkan kepada otoritas yang menangani, jangan itu nanti menjadi isu yang uncontrolled,” kata Moeldoko di Jakarta pada Senin, 15 Januari 2024.
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
- VIVA/M Ali Wafa
Maka dari itu, mantan Panglima TNI ini meminta institusi yang diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut harus bergerak. "Semua institusi yang punya peran untuk itu bertindak. Jangan diam,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), menemukan sebesar 36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional (PSN), yang tidak digunakan untuk membangun proyek. Dana yang tidak digunakan itu ternyata diusut masuk ke kantong pribadi.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan bahwa dari hasil analisis yang dilakukan lewat pemeriksaan mendalam, PPATK menemukan sebesar 36,81 persen dari total dana PSN yang masuk ke rekening sub kontraktor.
Adapun dana tersebut ternyata diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan.
“Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar Ivan dikutip pada Kamis, 11 Januari 2024.
Ivan menuturkan, dana anggaran yang tidak dipakai untuk membangun sebuah proyek tersebut, teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil seperti ASN, politikus hingga dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku. Tetapi, PPATK enggan menjelaskan lebih rinci siapa saja yang menerima dari anggaran tersebut.
