Isu Ganjar-Anies Bersatu di Putaran Kedua Pilpres, Airlangga: Potensinya Satu Putaran
- istimewa
Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto meminta para pendukung Prabowo-Ginran untuk tidak khawatir mengenai isu Ganjar-Anies berkoalisi untuk mengalahkan Prabowo. Airlangga justru melihat pilpres kali ini berpotensi akan berlangsung satu putaran.
"(Potensi kubu 1 dan 3 bersatu) Ya melihat potensinya, sekali putaran," ujar Airlangga, Minggu, 14 Januari 2024.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Prabowo Subianto.
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Airlangga tidak mau merespons lebih jauh mengenai kedekatan kubu Anies dan Ganjar. Airlangga hanya menegaskan dalam hal ini Partai Golkar optimistis Prabowo-Gibran dapat menang dalam satu putaran.
"Optimistis sekali satu putaran. Ya kita lihat sesudah 14 Februari nanti," ujarnya.
Airlangga dan Partai Gilkar sendiri mengaku tidak khawatir mengenai isu koalisi paslon lain untuk mengalahkan Prabowo-Gibran, lantaran 45 persen partai politik mendukung Prabowo-Gibran.
"Kan kita partai yang mendukung Pak Prabowo-Gibran kan 45 persen jadi kita enggak khawatir. Itu sedikit-sedikit telat," ujarnya.
Diketahui kubu Anies dan kubu Ganjar terlihat ketika masing-masing koalisi melempar sinyal akur dan berencana melakukan koalisi baru di Putaran kedua Pilpres 2024. Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK), menilai koalisi baru biasanya tergantung urutan pemenang partai politik (parpol) dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Biasanya yang selalu bersatu itu, yang nomor, artinya partai yang rankingnya ya bukan nomornya, ranking 2 dan 3 biasanya itu sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai itu ada koalisi baru tapi kita tetap menang," ujarnya.
JK menegaskan semua itu tergantung keputusan parpol yang berhak menentukan arah partainya berlayar. "Ya tergantung partai masing-masing dan selalu begitu. Ini asal level 3 maka yang menentukan suara itu yang terakhir di mana diarahkan partainya," ujarnya.
PKS Sebut Putusan MK Hapus Presidential Threshold "Telat" tapi Tetap Diapresiasi
Wakil Ketua Majelis Syura PKS mengapresiasi dan mendukung putusan MK yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) meski telat.
