KPK Blak-blakan soal Nasib Kasus Uang Makan Rp 1 Miliar Pasca Lukas Enembe Meninggal
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal satu kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mendiang Lukas Enembe.
Kasus tersebut soal dana operasional uang makan Rp 1 miliar sehari. Terkait hal ini, KPK mengaku kalau pengusutan tetap dilakukan guna mencari tahu pasti indikasi kerugian negara. Namun, yang menanganinya bukan KPK lagi.
"Tapi bukan KPK, tapi kami limpah kepada jaksa pengacara negara untuk meminta pengembaliannya secara keperdataan. Karena untuk dipidana orangnya sudah meninggal, tidak bisa," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sabtu 13 Januari 2024.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
- VIVA/Zendy Pradana
Dirinya menjelaskan pengusutan kasus Lukas itu tetap bisa dilakukan secara perdata. Tapi, secara pidananya tentu KPK sudah tak lagi punya wewenang guna melakukan pengembangan penyidikan.
"Untuk orangnya tidak bisa dipenjara karena orangnya sudah dipenjara terlebih dahulu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk harta-hartanya yang misalnya harus dikembalikan ke negara, tentu itu masih bisa dieksekusi. Itu terhadap yang sudah," katanya.
Lukas Enembe, Sidang Tuntutan
- VIVA/M Ali Wafa
"Bagaimana terhadap kasus-kasus yang lain pak? misalnya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penganggaran uang makan dan lain-lain dalam anggaran di Papua? untuk kasus tersebut, jika telah ada perhitungan kerugian negara, maka perhitungan kerugian negaranya tetap bisa dimintakan ganti kerugian secara perdata," ujarnya menambahkan.
KPK Usut Pejabat BPK yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Proyek Jalur Kereta
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika mengatakan penyidik masih menelusuri jejak aliran uang terkait dugaan korupsi suap proyek perbaikan dan p
