Pembelian 42 Pesawat Tempur Rafale Adalah Sejarah Baru Kata Wakil Menhan
- Istimewa/Viva Militer
Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn) M. Herindra menilai pembelian 42 pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis, menjadi sejarah baru bagi pengadaan alutsista di Indonesia.
Menurut dia, sejak Republik Indonesia terbentuk, kebijakan membeli pesawat tempur sebanyak 42 unit itu baru pertama kali diwujudkan saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 sekarang.
"Pak Menhan itu sudah beli 42 pesawat tempur baru Rafale. Belum pernah ada sejarah selama republik ini berdiri, pengadaan alat perang baru (sebanyak) 42 unit. Ini di Pak Menhan (Prabowo Subianto)," kata Herindra dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024.
Herindra mengatakan, pembuatan 42 pesawat tempur baru itu membutuhkan waktu yang tidak instan. Sebanyak 42 unit pesawat tempur Rafale tersebut bahkan kemungkinan baru operasional lengkap 7 tahun mendatang.
Karena itu, demi mengisi kekosongan yang ada, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI berencana membeli pesawat tempur yang dapat dikirim dalam waktu cepat.
Opsinya, kata Wamenhan, jatuh pada pembelian pesawat tempur yang pernah digunakan oleh negara lain, misalnya Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar.
"Dalam menunggu yang baru, kekosongan yang lowong ini diisi. Ini bukan masalah bekas dan baru, tetapi apakah alat perang pesawat masih layak pakai atau tidak," kata Herindra.
Wamenhan membuat analogi kesiapan tempur TNI Angkatan Udara dengan atap rumah yang bolong. Jika ada atap yang bolong tentu harus segera ditutup dan Herindra menganalogikan itu dengan pembelian jet tempur bekas.
"Pak Menhan concern membeli alat perang baru, tetapi saat ini kita melihat ada kekosongan dan ada beberapa yang harus diadakan secara cepat sehingga kalau mau beli baru tidak secepat dan semudah itu, tidak mudah pengadaan alat perang, punya uang pun belum tentu bisa beli," ujarnya.
Dia menegaskan Menhan Prabowo Subianto tentu sangat peduli menjaga performa TNI agar semakin optimal dan profesional. Herindra pun mengapresiasi Prabowo selalu menyerap aspirasi dari TNI terkait pengadaan alutsista.
"Kami akan memberikan yang terbaik. Pengadaan alat perang mengandung mekanisme bottom-up. Intinya kami tanya angkatan dulu, perlunya apa, lalu mereka ajukan ke kami, dan kami melihat ada berapa anggaran yang tersedia," imbuhnya.
Haris Rusly Moti Yakin Pemerintahan Prabowo Sangat Hati-hati Terapkan PPN 12 Persen
Haris Rusly Moti mengatakan, pemerintahan Prabowo terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12 persen.
