Bupati Labuhanbatu Ditahan KPK

Para tersangka OTT di Labuhanbatu, Sumatera Utara, termasuk Bupati
Sumber :
  • VIVA/Zendy Pradana

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan Bupati Labuhanbatu Sumatra Utara, Erik Adrata Ritonga usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Erik ditahan bersama tiga orang tersangka lainnya terkait kasus dugaan suap..

Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Tom Lembong di PN Jaksel Akan Digelar 18 November 2024

Berdasarkan pantauan VIVA, Erik Adrata tampak berjalan paling depan di antara tiga tersangka lainnya. Mereka berjalan berbaris saat hendak memasuki ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Eri Adrata tampak mengenakan baju warna hitam dengan dilapisi rompi tahanan. Tiga tersangka lainnya juga turut memakai rompi tahanan KPK.

Sambangi KPK Hari Ini, Maruarar Sirait: Kami Minta Bantuan Buat Sistem Pencegahan Korupsi

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik kemudian melakukan penahanan kepada tersangka EAR, RAR, FS dan ES," ujar Wakil ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 12 Januari 2024.

Barang bukti OTT Bupati Labuhanbatu

Photo :
  • VIVA/Zendy Pradana
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Dikabarkan Hilang, KPK: Sampai Saat Ini Masih Dicari

Mereka ditahan mulai Jumat 12 Januari hingga 31 Januari 2024 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Labuhanbatu, Sumatra Utara. KPK juga turut mengamankan Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakam bahwa operasi senyap itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di wilayah Labuhanbatu. "Sementara sih soal pengadaan barang jasa juga gitu," ujar Nawawi kepada wartawan di Gedumg ACLC KPK, Kamis 11 Januari 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran kementeriannya turut menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Maruarar Sirait Minta KPK Berikan Tanah Bekas Koruptor Dibangun jadi Perumahan Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan tanah bekas koruptor agar dibangun perumahan rakyat.

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024