Bupati Labuhanbatu Terjaring OTT KPK, Nasdem Sumut: Kami Prihatin
- Istimewa/VIVA
Medan – Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara (Sumut), Iskandar ST membenarkan bahwa Bupati Labuhanbatu, EAR, yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kadernya dan merupakan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Labuhanbatu.
"Kami prihatin dengan kasus OTT, yang diduga melibatkan Bupati Labuhanbatu, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Nasdem," ujar Iskandar kepada wartawan, di Kota Medan, Kamis, 11 Januari 2024 sore.
Iskandar mengungkapkan, apabila kasus OTT ini melibatkan kader Nasdem dan merupakan murni proses penegakan hukum, tentu Partai Nasdem mendukung proses hukum tersebut dilakukan KPK.
"Karena, partai Nasdem adalah partai yang zero tolerance terhadap kasus extraordinary seperti kasus korupsi," kata Iskandar.
Rumah dinas Bupati Labuhanbatu saat dilakukan pengamanan kepolisian saat OTT KPK.
- Istimewa/VIVA
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Penyidik KPK mengamankan sejumlah orang dari penyelenggaraan negara hingga pihak swasta.
Berdasarkan informasi dihimpun, penyidik KPK mengamankan Bupati Labuhanbatu, EAR. Petugas KPK dibantu pihak kepolisian, membawa sang bupati dari rumah dinasnya di Kabupaten Labuhanbatu, Kamis, 11 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB.
Berdasarkan informasi berkembang, KPK juga mengamankan sejumlah orang, yakni R dan AK. R dan AK disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dan bekerja sebagai pemborong di Kabupaten Labuhanbatu. R juga merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
Penangkapan ini diduga terkait dengan aliran dana yang terjadi pada tahun 2023 terkait sejumlah proyek yang diberikan oleh AK kepada R di rumah pribadinya di Jalan Kampung Kecamatan Rantau Selatan. Proyek-proyek tersebut terkait dengan Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa ruangan Kadis Kesehatan dan Kadis PUPR Kabupaten Labuhanbatu telah disegel dengan warna merah bergaris hitam. Terdapat tulisan "dilarang melewati garis batas" dan sticker bertuliskan "dilarang melewati batas" serta tulisan KPK yang ditandatangani dan bertuliskan tanggal 11 Januari 204 serta penanggung jawab juga ditandatangani.
OTT di Kabupaten Labuhanbatu dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Ia mengatakan OTT tersebut, dalam rangka penanganan kasus dugaan penyuapan di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
"Benar, KPK telah lakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu Propinsi Sumatera Utara. Terkait dugaan korupsi penyuapan," ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi VIVA Medan, Kamis siang, 11 Januari 2024.
Ali Fikri mengungkapkan KPK mengamankan beberapa pihak di antaranya penyelenggara negara dan juga pihak swasta. "Perkembangan akan disampaikan, setelah memastikan seluruh proses telah, semuanya selesai," ujar Ali Fikri.
