Terjaring OTT KPK, Bupati Labuhanbatu Diduga Terima Suap Proyek
- VIVA/BS Putra
Labuhanbatu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Penyidik KPK mengamankan sejumlah orang dari penyelenggaraan negara hingga pihak swasta.
Berdasarkan informasi dihimpun, penyidik KPK mengamankan Bupati Labuhanbatu, EAR. Petugas KPK dibantu pihak kepolisian, membawa sang bupati dari rumah dinasnya di Kabupaten Labuhanbatu, Kamis siang, 11 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB.
Berdasarkan informasi berkembang, bahwa KPK juga mengamankan sejumlah orang, yakni R dan AK. R dan AK disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dan bekerja sebagai pemborong di Kabupaten Labuhanbatu. R juga merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
Ilustrasi tersangka kasus tindak pidana korupsi
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Penangkapan ini diduga terkait dengan aliran dana yang terjadi pada tahun 2023 terkait sejumlah proyek yang diberikan oleh AK kepada R di rumah pribadinya di Jalan Kampung Kecamatan Rantau Selatan. Proyek-proyek tersebut terkait dengan Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa ruangan Kadis Kesehatan dan Kadis PUPR Kabupaten Labuhanbatu telah disegel dengan warna merah bergaris hitam. Terdapat tulisan "dilarang melewati garis batas" dan sticker bertuliskan "dilarang melewati batas" serta tulisan KPK yang ditandatangani dan bertuliskan tanggal 11 Januari 204 serta penanggung jawab juga ditandatangani.
OTT di Kabupaten Labuhanbatu, dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Ia mengatakan OTT tersebut, dalam rangka penanganan kasus dugaan penyuapan di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
"Benar, KPK telah lakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu Propinsi Sumatera Utara. Terkait dugaan korupsi penyuapan," sebut Ali Fikri saat dikonfirmasi VIVA, Kamis siang, 11 Januari 2024.
Ali Fikri mengungkapkan KPK mengamankan beberapa pihak diantaranya penyelenggara negara dan juga pihak swasta. "Perkembangan akan disampaikan, setelah memastikan seluruh proses telah, semuanya selesai," tutur Ali Fikri.
KPK Yakin Pemerintah Singapura Setuju Penahanan Paulus Tannos
KPK masih dalam proses pemenuhan persyaratan agar Paulus Tannos bisa diekstradisi ke Indonesia.
