Polisi Proses 17 Tindak Pidana Pemilu 2024, Politik Uang hingga Alat Peraga Kampanye

Ilustrasi/Penolakan praktik politik uang atau money politic.
Sumber :
  • Antara/ Eric Ireng

Jakarta – Sebanyak 17 perkara terkait tindak pidana pemilu 2024 yang dihimpun hingga hari ini sudah diproses Satgas Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Polri.

Akademisi Antikorupsi Bersuara Desak Bebaskan Mardani Maming Korban Mafia Peradilan

"Terdapat 17 tindak pidana pemilu yang ditangani sampai periode 10 Januari 2024," kata Kepala Satuan Tugas Gakkumdu Polri, Brigadir Jenderal Polisi Djuhandani Rahardjo Puro, Rabu, 10 Januari 2024.

Dari 17 tindak pidana pemilu itu, lima di antaranya perihal politik uang atau money politic. Lalu, tujuh lainnya soal pemalsuan, dua tentang kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Kemudian, satu terkait kampanye di tempat ibadah atau pendidikan.

Ikut Kampanye di Banten, Netizen Dukung Paula Verhoeven Jadi Bupati hingga Anggota Dewan

Ilustrasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (antara)

Photo :

Selanjutnya satu perkara terkait pihak yang dilarang sebagai pelaksana tim kampanye, dan satu terkait perusakan alat peraga kampanye atau APK. Kata dia, 17 perkara ini ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi.

DKPP: Persoalan Penyelenggara Pemilu Bukan Kemampuan Teknis tapi Integritas

"Sementara sampai hari ini Bawaslu RI belum ada kasus pidana yang diteruskan ke Bareskrim," ujar dia.

Kata dia, dari 17 perkara tindak pidana pemilu itu, lima perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, dua perkara dihentikan atau SP3 karena tidak cukup bukti. 

"Sepuluh masih tahap penyidikan," katanya lagi. 

Ketua Pelaksana Kampanye Akbar Pramono-Rano, Mazdjo Pray

Pramono-Rano Gelar Kampanye Akbar Perdana 3 November di Jakarta International Velodrome

Pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung - Rano Karno akan menggelar kampanye akbar perdana pada Minggu, 3 November 2024 mendatang

img_title
VIVA.co.id
1 November 2024