Polri Buka Rekrutmen SIPSS untuk Lulusan D4, S1, S2
- Istimewa.
VIVA – Polri kembali memberikan kesempatan kepada lulusan sarjana yang ingin mendaftarkan diri sebagai Perwira Polri melalui seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun 2024.Â
Seleksi penerimaan SIPSS merupakan sekolah pendidikan kepolisian untuk lulusan D4, Sarjana (S1), Sarjana Profesi (S1-Profesi), S2 dan S2 Profesi. Dikutip dari situs resmi Humas Polri, berikut jadwal seleksinya.
Jadwal Seleksi Penerimaan SIPSS Tahun 2024
Penerimaan SIPSS
- Humas Polri
8-16 Januari pendataan (pendaftaran online dan verifikasi) calon siswa SIPSS
15 Januari penandatangan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, peserta SIPSS tahun anggaran 2024 serta orang tua/wali
15 – 16 Januari pemeriksaan administrasi awal ukur tinggi dan berat badan calon siswa SIPSS oleh tim rikmin, tim rikkes dan tim uji jasmani pengumuman dan kirim hasil 16 januari 2024
17 – 18 Januari pemeriksaan kesehatan tahap I, pengumuman dan kirim hasil tanggal 18 januari 2024
19 – 20 Januari pemeriksaan psikologi tahap I, pengumuman dan kirim hasil tgl 20 januari 2024
21 – 22 Januari uji TKK aspek pengetahuan, pengumuman dan kirim hasil tgl 22 januari 2024
23 – 24 Januari uji jasmani dan rik antrophometrik, pengumuman dan kirim hasil 24 januari
26 Januari sidang terbuka menuju rikkes tahap II tingkat panda, melalui vicon diikuti seluruh panda
28 – 29 Januari pemeriksaan kesehatan tahap II, pengumuman dan kirim hasil tgl 29 januari 2024
30 – 31 Januari penelusuran mental kepribadian (PMK), pengumuman dan kirim hasil tanggal 31 januari 2024
1 – 2 Februari pemeriksaan administrasi akhir, pengumuman dan kirim hasil 2 februari 2024
6 Februari sidang penetapan kelulusan tingkat panda melalui vicon diikuti seluruh panda bersama panitia pusat.
Untuk informasi dan pendaftarannya, bisa klik tautan ini.Â
Komisi III DPR Nilai Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Urusan Pengaduan Masyarakat
Di bawah Polri, ada Kejagung dan KY soal responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat ke Komisi III DPR.
