Kunjungan Kerja, Jokowi Bertolak ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam
- VIVA.co.id/ Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Jokowi berangkat dari Lapangan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa, 9 Januari 2024 sore.
Tampak, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir. “Siang ini saya dan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku terakhir mengunjungi tiga negara tersebut sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Sedangkan, kata dia, mereka sudah mengunjungi Indonesia tidak sekali atau dua kali baik Presiden maupun Perdana Menteri.
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking di IKN
- Setpres
“Beliau-beliau ke Indonesia mungkin tidak sekali, dua kali, tiga kali, bahkan mungkin 5 kali, baik Perdana Menteri maupun Presidennya,” ujarnya.
Jokowi menyampaikan, dalam agenda kunjungan kenegaraan ini, Indonesia dan Filipina merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Menurut Jokowi, Filipina merupakan mitra penting Indonesia, juga produk alutsista Indonesia banyak yang dibeli oleh Filipina. “Investasi Indonesia di Filipina juga cukup signifikan,” ujarnya.
Kemudian, Jokowi mengatakan, kunjungan ke Vietnam merupakan salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia yang pencapaian target perdagangannya juga semakin tahun semakin baik. “Sehingga, kita ingin membicarakan target pencapaian untuk perdagangan yang lebih baik lagi,” katanya.
Selanjutnya, Jokowi mengatakan, kunjungan ke Brunei Darussalam karena ada undangan dari Sultan Hassanal Bolkiah untuk perkawinan anaknya Pangeran Mateen. Sehingga, lanjut dia, ini kunjungan khusus ke Brunei Darussalam ada pertemuan pengusaha-pengusaha agar investasi di Indonesia. “Saya dan rombongan terbatas akan kembali ke Indonesia pada 14 Januari 2024,” katanya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
