Jokowi Minta Program Pemberian Bansos Dilanjutkan tapi Harus Tepat Sasaran

Presiden Jokowi
Sumber :
  • YouTube Sekretariat Presiden

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk meneruskan program pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Namun, pemberiannya harus tepat sasaran.

Jokowi Dukung RK, Hasto: Justru Dapat Reaksi Negatif dari Publik, Pramono Bisa Menang 1 Putaran

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Januari 2024. Sidang Kabinet Paripurna kali ini terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui keterpaduan layanan digital pemerintah.

“Mengenai bantuan sosial, perlu saya ingatkan harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bansos pangan, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), semuanya harus dipastikan tepat sasaran,” kata Jokowi.

Analisis Pakar Politik soal Pengaruh Dukungan Jokowi terhadap Ridwan Kamil

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking di IKN

Photo :
  • Setpres

Pada awal tahun 2024, Jokowi mengingatkan mengenai percepatan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar segera dipercepat dan dimulai.

Bawaslu: Video Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi Dibuat di Rumah Jokowi

Selain itu, Jokowi meminta berkaitan ekonomi agar stok pangan terus dijaga baik harganya maupun jumlah stok. Jangan sampai, kata dia, terjadi kelangkaan dan kenaikan harga.

“Sehingga, ini perlu betul-betul dipantau di setiap kabupaten, di setiap provinsi agar stok yang ada bisa kita jaga dan harganya terjangkau masyarakat,” ujarnya.

Termasuk, lanjut dia, mengenai bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang harus selalu tersedia. Jangan sampai ada satu, dua, atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu. “Harus dipantau dan dilihat secara detail,” katanya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024