BNPB Klarifikasi Info soal Gunung Lewotobi Laki-laki Akan Erupsi
- BNPB TV
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan adanya informasi soal bencana alam, terlebih lagi jika tidak jelas sumber informasinya.
Hal itu diutarakan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam acara Disaster Briefing yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin, 8 Januari 2024, setelah adanya kabar palsu atau hoaks yang beredar di kalangan warga yang bermukim di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Secara singkat, informasi palsu tersebut mengabarkan bahwa BNPB provinsi dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi adanya puncak letusan Gunung Lewotobi Laki-laki pada 7 atau 8 Januari 2024, serta anjuran untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Ilustrasi Hoaks.
"Ini sebenarnya sudah bisa dilihat bahwa ini pasti hoaks. Kemenkes tidak mengurusi erupsi; BNPB juga tidak ada di provinsi," katanya.
Aam menjelaskan saat ini otoritas yang berwenang mengeluarkan informasi terkait bencana geologi dan vulkanologi adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan dapat diakses melalui https://vsi.esdm.go.id/.
"Bukan BNPB, bukan Kemenkes. Jadi yang berwenang dan memiliki alat atau equipment di bidang itu adalah Badan Geologi atau PVMBG," ujarnya.
Aam juga menegaskan bencana yang terkait dengan geologi dan vulkanologi saat ini belum dapat diprediksi, sehingga otoritas terkait tidak dapat memberikan prediksi waktu terjadinya letusan gunung api.
Ilustrasi - Foto udara kondisi puncak Gunung Merapi.
- ANTARA
Ia menilai, adanya informasi hoaks, khususnya di daerah yang dilanda bencana, berdampak pada psikis masyarakat. Salah satunya adalah adanya masyarakat yang mengungsi, meskipun tidak diharuskan untuk melakukannya.
"Ini yang kemudian membuat kondisi tertentu yang seharusnya bisa kita atasi, jadi agak complicated," ungkapnya.
Untuk itu, Aam mengimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai berita soal kebencanaan yang tidak jelas sumbernya, serta kepada pemerintah daerah agar senantiasa aktif dalam memberikan informasi benar, dan mengklarifikasi informasi hoaks, agar psikis masyarakat tidak terganggu dengan informasi yang keliru. (ant)
