TNI-Polri Didorong Bentuk Satgas Gabungan Cegah Insiden Manado dan Boyolali Terulang
- Istimewa
Jakarta – Eks Anggota Kompolnas Andrea Poeloengan menyoroti kasus kekerasan oknum aparat yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah dan Manado, Sulawesi Utara (Sulut) beberapa waktu lalu. Menurut Andrea, mengantisipasi peristiwa tersebut terulang, perlu dibentuk Satgas Operasi Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum Nusantara Gabungan TNI-Polri.
Andrea mengatakan, Kekerasan, penganiayaan ataupun tindakan yang melukai makhluk hidup termasuk manusia tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Setiap kekerasan yang melanggar hukum, menurutnya, patut dilakukan penegakan hukum, ditindak sesuai dengan porsi dan aturan hukum yang berlaku.
"Merefleksikan kejadian di Boyolali dan kemudian di Manado sepertinya ini dapat menjadi awal dari titik kritis konflik di Indonesia pada Pemilu 2024 jika tidak dicegah," kata Andrea, dalam keterangan yang diterima, Sabtu 6 Januari 2024.
VIVA Militer: Relawan Ganjar-Mahfud dikeroyok oknum prajurit TNI di Jawa Tengah
- Video amatir
Dia mengatakan, peristiwa di Boyolali dan Manado memiliki pola yang hampir sama. Keduanya diawali dengan bergerombol, ketidaktertiban berlalu lintas dan dugaan dipengaruhi alkohol.
"Lalu bertidak memprovokasi karena tidak peka dan berempati dengan lingkungan sekitar, kemudian terjadi kekerasan," kata Andrea
Sayangnya, peristiwa yang terjadi di Boyolali dan Manado ini melibatkan sejumlah oknum TNI sebagai pelaku kekerasan. Namu, lanjutnya perlu dicatat bahwa ada juga masyarakat yang merasa tidak keberatan atas kekerasan tersebut karena kelompok ini merasa menjadi korban dari ulah sekelompok masyarakat lainnya yang ugal-ugalan melawan hukum.
"Ketika penegak hukum tidak dapat meredam pelanggaran hukum, ketika pemerintah tidak banyak berperanserta dalam pencegahan pelanggaran hukum, maka yang akan terjadi hanyalah hukum dengan kekerasan. Siapa yang merasa terganggu dia akan melawan dengan caranya sendiri," kata Andrea
Padahal, lanjutnya, UUD 1945 sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. "Lalu mengapa kekerasan di Boyolali dan Manado ini bisa terjadi? Mungkinkah akan menular ke wilayah lainnya? Jika ya, bagaimana nasib keamanan dan keutuhan NKRI?" Ujarnya
"Panglima TNI dan Kasad diharapkan lebih menegaskan kembali agar prajurit menahan diri dari provokasi dan ketidaknyamanan pengendara motor yang tidak patuh berlalu-lintas," sambungnya
Dia juga meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit dapat menginstrusikan jajarannya untuk melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam melakukan penertiban kerumunan masa, kelompok masyarakat yang minum minuman keras serta pembatasan peredaran ilegal, pengendara yang tidak tertib di jalan dan hal-hal yang berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas.
"Penegakan hukum sudah seyogyanya dilaksanan sebagai upaya pertama dan jangka pendek dalam meredam potensi gangguan Kamtibmas, sambil sejalan melaksanakan upaya preventif dan preemptif lainnya. Kesegeraan ini diperlukan karena kita sudah menghadapi masa puncak kampanye Pemilu 2024, yang mana kemungkinan konsentrasi konsentrasi masa semakin banyak," kata Andrea
Dia mengatakan, TNI dan Polri tidak dapat bekerja sendiri sendiri dan perlu memiliki komunikasi yang baik agar dapat terbangun sinergi dalam penegakan ketertiban sosial.
"Untuk itulah, perlu dilakukan lebih intensif dan bila perlu dibentuk Satgas Operasi Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum Nusantara Gabungan Polri/TNI, dengan kegiatan mulai dari preventif, preemptif, represif, kuratif dan rehabilitatif," ujarnya
Karangan bunga di depan markas Kompi Senapan B Batalyon Infanteri, Boyolali
- VIVA/Fajar Sodiq
Selain itu pula, kata Andrea, penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu haruslah lebih jeli melihat potensi pelanggaran Pemilu yang berasal dari gangguan Kamtibmas.
"Ini semua patut dipandang sebagai hal yang mendesak, karena yang terjadi di Boyolali dan Manado adalah potensi ancaman faktual terpecahnya NKRI. Awas penyusup, awas provokator, awas perekayasa," ujarnya
