Mahfud Ingatkan Masyarakat Tak Mudah Terpancing Hoaks Jelang Pemilu
- VIVA/Ilham
Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat tak mudah terpancing berita bohong alias hoaks yang sering muncul jelang pemilu.
Mahfud mengaku biasa mengatasi itu dengan membuang kebencian dari hati.
"Saya sering katakan kepada teman-teman, saya itu yang agak keras, 'Kamu itu kenapa membenci pada orang lain yang beda agama? Kan itu karena benci kamu enggak bisa tidur, saking kamu benci. Itu yang dibenci tidurnya enak, malah kamu yang tidak, malah kamu yang enggak bisa tidur'," kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024.
Cawapres 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bertanya ke Cawapres Mahfud MD
- Tangkapan layar KPU
⁰Mahfud memakfumi, pasti ada saja orang-orang yang benci dengan perbedaan. Namun, dia kembali mengingatkan bahwa kebencian tersebut hanya akan merugikan diri sendiri.
Menko Polhukam Mahfud MD meninjau Gereja Katedral, Jakarta.
- VIVA.co.id/ Zendy Pradana
Cawapres nomor urut 3 itu pun menambahkan, untuk membuang rasa benci dari hati tersebut bisa dimulai dengan saling menghormati dan menghargai, serta harus diingat bahwa semua adalah saudara satu bangsa dan satu Tanah Air.
"Saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus menerus. Rasa persatuan dan persaudaraan harus terus diperkokoh," kata Mahfud.
Dia menekankan, Indonesia pasti akan diwarnai dengan perbedaan, namun yang harus diingat adalah Indonesia dibangun dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Kebersamaan dan kebhinekaan harus diteguhkan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari rasa curiga, apalagi sampai membenci. Curiga saja tidak boleh, apalagi membenci," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, jika semangat kebhinekaan sudah tertanam di hati, maka rasa benci akan perbedaan telah sirna. Dia meyakini tidak akan ada seorang pun akan termakan oleh hoaks yang kerap menjamur selama masa pemilu.
"Dengan demikian, kita tidak akan termakan oleh berita hoaks dan hate speech yang semakin sering atau selalu muncul menjelang pemilu," ujarnya.
MK Hapus Presidential Threshold, PDIP Usul 2 Langkah Cegah Muncul Banyak Capres-Cawapres
Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR.
