Gus Imin Kritik Pemerintah Soal Penataan Lingkungan: Sekadar Aster, Asal Teringat
- Diki Hidayat (Garut)
Garut – Persoalan lingkungan di Kabupaten Garut Jawa Barat menjadi salah satu persoalan yang perlu segera disikapi, terutama soal penanganan limbah industri kulit dan alih fungsi lahan. Menurut Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Gus Imin), bahwa pemerintah saat ini tak memiliki dasar yang jelas soal penataan lingkungan, alias asal teringat atau aster.
Menurut Muhaimin saat menemui para pendukung dan relawan di Garut, bahwa tentang isu lingkungan perlu melakukan pengecekan seluruh perencanaan. Karena menurutnya basis perencanaan penataan lingkungan harus benar, ketika membangun industri harus dihitung akibat-akibatnya.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kampanye di Banten.
- VIVA.co.id/Sherly
“Kita cek semua perencanaan, jadi basis perencanaan kita harus benar, kalau perencanaan benar maka sudah dihitung akibat-akibat dari proses industri, proses pembangunan dan proses lingkungan, ” ujarnya, Kamis 4 Januari 2024.
Yang tak kalah penting yaitu proses audit lingkungan, agar kemudian tidak hanya untuk di jangka pendek saja namun untuk menengah dan jangka panjang. Karena dalam proses pembangunan harus berbasis lingkungan, agar dikemudian hari tak menjadi masalah baru.
“ Audit terhadap proses lingkungan ini penting karena pada dasarnya kita tidak ingin jangka pendeknya untung, tapi menengah dan jangka panjangnya buntung," ungkap Muhaimin.
Ilustrasi Limbah B3
- ANTARA FOTO/Rizky Andrianto
Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin ini mengakui jika pernyataan tersebut salah satu bentuk kritikan terhadap pemerintah. Karena seluruh strategi pembangunan yang terjadi saat ini masih aster, tidak memiliki desain yang jelas.
“ Ya (mengkritik) saya bisa melihat seluruh strategi pembangunan kita masih Aster, asal teringat saja, tidak memiliki desain dan konsep sehingga gagasannya menjadi tak penting konsepnya seperti apa?, " pungkasnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
