Benarkah Presiden Jokowi Akan Jadi Sekjen PBB Usai Turun Jabatan dari Presiden RI?
- Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA Nasional – Berhembus isu bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo digadang menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekjen PBB.
Ketika disinggung wartawan mengenai hal itu, akhir dalam satu kesempatan Presiden Jokowi menjawab, dan berkata bahwa usai jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia berakhir, ia hanya ingin menjadi rakyat biasa dan kembali ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, usai merampungkan masa tugasnya pada Oktober 2024.
Presiden Jokowi di Pasar Purworejo Jawa Tengah
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
"Ya jadi rakyat biasa saja, kembali ke Solo dan jadi rakyat biasa," jawab presiden berusia 62 tahun itu saat ditanya wartawan di sela kunjungan kerja ke Pasar Tradisional Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah pada awal pekan ini, dilansir Kamis, 4 Januari 2024.
Wartawan juga kembali melontarkan pertanyaan terkait peluang Jokowi untuk berkiprah sebagai salah satu pejabat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Merespon pertanyaan itu, Presiden Jokowi, sambil tersenyum kembali menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menjadi rakyat biasa dan kembali ke Solo. "Kembali ke Solo dan jadi rakyat biasa saja. Sudah," jawabnya.
Isu Presiden Jokowi yang digadang menjadi Sekjen PBB sempat beredar di awal 2023. Saat itu, beredar video di sosial media Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi ditunjuk langsung oleh Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai penggantinya setelah lengser pada Desember 2026 nanti.
Namun, pada 5 Februari 2023 lalu, pihak Kominfo telah melabeli informasi tersebut sebagai disinformasi alias informasi palsu.
Markas PBB (Palais des Nations), salah satu ikon kota Jenewa.
Seperti diketahui, posisi Sekertaris Jenderal PBB kini masih dipegang oleh Antonio Guterres, yang menjabat sebagai Sekjen PBB kesembilan. Ia mulai menjabat pada tanggal 1 Januari 2017.
PBB adalah organisasi internasional terbesar di dunia. PBB berkantor pusat di New York City (di Amerika Serikat, namun dengan hak istimewa ekstrateritorial tertentu), dan PBB memiliki kantor lain di Jenewa, Nairobi, Wina, dan Den Haag, tempat Mahkamah Internasional bermarkas.
