Jokowi Cek Proses Pengolahan Sampah di TPST Cilacap
- ANTARA/HO-Sekretariat Presiden
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refused Derived Fuel (RDF) Cilacap di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 2 Januari 2024. Jokowi ingin mengecek proses pengolahan sampah menjadi produk bahan bakar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Sri Murniyati mengatakan sampah yang terolah di TPST tersebut berasal dari 14 kecamatan di Cilacap. Menurut dia, Cilacap ada 24 kecamatan dan sampah yang terolah di tempat tersebut asalnya dari 14 kecamatan.
“Mesin RDF yang ada di TPST memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 200 ton. Namun, saat ini belum dimaksimalkan sehingga baru 150 ton per hari yang terolah,” kata Sri melalui keterangannya pada Selasa, 2 Januari 2024.
Dari 150 ton sampah itu, kata Sri, yang diolah di TPST mampu menghasilkan produk pengganti bahan bakar atau batu bara hingga 60 ton per hari. Adapun produk tersebut kemudian dimanfaatkan untuk bahan bakar tungku pembakaran bagi pabrik semen. “Yang jadi produk RDF 60 ton per hari dapat diproduksi,” ujarnya.
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking di IKN
- Setpres
Ia menjelaskan pembangunan TPST RDF Cilacap tersebut dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga 2018. Sementara, kata dia, biaya pembangunan TPST tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp84 miliar.
“Debfan pendanaan sharing dari anggaran Kementerian PUPR senilai Rp27 miliar untuk infrastruktur bangunan—gedung, Rp44 miliar dana dari Danida dilewatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Tengan senilai Rp10 miliar, Pemkab Cilacap Rp3 miliar untuk pembebasan tanah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
