DPR Minta Negara Anggota ASEAN Tindak Tegas Myanmar Soal Rohingya

Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendesak negara-negara ASEAN bertindak terhadap Myanmar, agar kekerasan kepada etnis Rohingnya bisa dihentikan.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Thohir mengaku prihatin akan nasib etnis Rohingya di Myanmar yang mendapat kekerasan, hingga harus mengungsi ke banyak negara tetangga lainnya.

"Kita menyaksikan penderitaan dan kekerasan yang dilakukan Junta terhadap etnis Rohingya, padahal suku Rohingya sudah ada di Rakhine sejak tahun 1055 dan sempat jaya di Myanmar," kata Hafisz dalam keterangannya diterima Selasa, 2 Januari 2024. 

Menurut Hafisz, era kejayaan Rohingya sudah berakhir, sebab rezim Myanmar saat ini sudah tidak lagi mengurus mereka. Bahkan, membunuh dan membantai mereka, karena dianggap bukan warga Myanmar.

"Nasib muslim Rohingya semakin tak jelas. Rezim merasa tak ada kewajiban bahkan bertindak semena-mena, represif, melakukan pembunuhan, dibantai, dan diusir. Hak dasar manusia tak lagi mereka peroleh," ujarnya.

Karena itu, Hafisz mendesak negara-negara ASEAN bertindak lebih jauh, dan membuat langkah konkret untuk menghentikan kekerasan dan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingnya.

"Bisa saja Myanmar diisolasi dari berbagai forum dunia, embargo senjata, ekonomi dan membekukan paspor dan visa mereka, serta menyeret pelaku genosida di sana ke Mahkamah Internasional untuk diadili," imbuhnya.

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

VIVA.co.id

21 Desember 2024