Relawan Ganjar-Mahfud Dianiaya Oknum TNI, Aktivis 98 Desak Panglima TNI Lakukan Ini
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta – Relawan Ganjar-Mahfud viral dianiaya Oknum TNI berpakaian preman di pinggir jalan, Boyolali, Jawa Tengah, dalam kasus ini pihak Aktivis 98 meminta kasus diselesaikan secara tuntas.
Ketua Umum Berikade 98, Benny Ramdhani pun mendesak Panglima TNI dan Komnas HAM melakukan penyelidikan guna mengetahui motif pengeroyokan yang terjadi terhadap Relawan Ganjar-Mahfud
Aktifivas 98 dalam hal ini khawatir ada muatan politik sehingga Panglima TNI tak bisa ungkap motif penganiayaan tersebut.
Benny Rhamdani Sebut Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud Kejahatan Kemanusiaan, Perlu Dilawan, Panglima TNI yang dinilai nantinya tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut dikatakan Benny, harus mengundurkan diri.
Benny menegaskan kasus yang menimpa seorang warga oleh para oknum TNI tersebut merupakan kasus yang mencoreng nilai demokrasi.
“Panglima TNI, Jenderal Agus Subyanto harus melakukan tindakan untuk melindungi nama balik Institusi dengan meringkus oknum TNI yang diduga terlibat penganiayaan,” ungkap Beni dikutip dari keterangannya, Senin, 1 Januari 2024.
Lebih lanjut dia menilai kerasan yang dilakukan para oknum TNI tersebut juga membahayakan integritas dan masa depan pemilu yang aman dan damai. "Pemilu yang aman dan damai tercoreng oleh oknum serdadu TNI. Karena itu, Panglima TNI harus menuntut tuntas kejahatan kemanusiaan ini," ujar Benny.
“Kami mengutuk, tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Itu tidak dapat dibenarkan di negara hukum dan demokrasi. Kejahatan kemanusiaan tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia ini," tegasnya.
Benny berharap. motif perbuatan itu diungkapkan secara terang benderang kepada publik. Sehingga tidak ada polemik yang bisa merusak iklim demokrasi di Indonesia.
"Tidak hanya diseret ke penjara, tapi harus dicari motif yang melatarbelakangi mereka melakukan kekerasan itu. Sebagai aktivis 98, cita-cita kami sejak 25 tahun lalu tidak pernah bergeser, kami menggulingkan rezim otoriter bernama Soeharto, untuk melawan tindakan militeristik kepada rakyat sipil," ucapnya.