Sanggah Mahfud, Sudaryono: Program Susu Gratis Berdampak Positif Bagi Ekonomi Bangsa
- Istimewa
Jakarta - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono menegaskan bahwa program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat yang diusung pasangan Prabowo-Gibran sangat logis dan realistis.
Tak hanya itu, ia juga sangat yakin bahwa program unggulan pasangan capres 02 tersebut bakal memiliki dampak positif dalam banyak aspek. Selain aspek sosial juga akan berguna bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sangat logis dan realistis. Tunggu saja setelah Prabowo-Gibran menang dan dilantik sebagai presiden selanjutnya," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan Sudaryono ini sekaligus menyanggah komentar sinis yang disampaikan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang pesimis dengan adanya program pemberian susu gratis ke masyarakat. Mahfud ragu lantaran Indonesia akan mengimpor susu karena tak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Benar, saat ini kita masih impor susu. Seperti awalnya India yang juga sebelumnya mengimpor susu untuk kebutuhan dalam negerinya. Untuk menjamin kebutuhan gizi rakyatnya," ujarnya.
Namun Sudaryono menjelaskan, sejak konstitusi India terkait pemberian susu gratis berlaku tahun 2001 silam, negara tersebut akhirnya menjadi pengekspor susu terbesar pada tahun 2023.
"Tapi kondisi itu berubah saat kebijakan makan siang gratis di sekolah dikukuhkan keputusan Mahkamah Konstitusi India tahun 2001," katanya.
"Keputusan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun PM India ini memberikan insentif kuat untuk pengusaha lokal dan UMKM India untuk investasi di produksi pangan dan susu lokal. Hasilnya per tahun 2023 ini, India berhasil jadi produsen susu terbesar di dunia. India pun ekspor susu," terang Sudaryono.
Jadi masih kata Sudaryono, selain memberikan manfaat langsung bagi perkembangan fisik masyarakat terkait kebutuhan gizi, program yang menjadi salah satu unggulan pasangan Prabowo-Gibran tersebut akan sangat berdampak di masa yang akan datang.
"Jadi mohon bagi yang ragu atau pesimis dipikir kembali bahwa kebijakan tersebut harus dilihat jangan saat ini saja, tapi untuk kondisi masa depan rakyat Indonesia," tandasnya.