Kepercayaan Publik ke KPK Jeblok Parah, Aboe Bakar PKS Minta Evaluasi Menyeluruh
- DPR RI
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy, angkat bicara soal rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, saat ini. Aboe Bakar lantas menyarankan lembaga antirasuah melakukan evaluasi secara menyeluruh di internalnya.Â
"Saya memberikan catatan penting bagi KPK, sebagai lembaga penegakan hukum, yakni mengevaluasi internalnya secara merinci dan terstruktur. Karena KPK ini lembaga yang besar dan punya banyak kewenangan," kata Aboe Bakar kepada wartawan, Jumat, 29 Desember 2023.
Sekretaris Jenderal DPP PKS, ini meminta KPK menjalankan tugas mengikuti aturan yang ada. Salah satunya yakni mekanisme satuan di KPK, harus berjalan untuk menjaga setiap anggota saat menjalankan tugasnya dengan baik.
"Jangan sampai ada yang di luar aturan dan tengok kanan kiri," katanya.Â
Aboe bakar juga menjelaskan, bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK ini tidak boleh terjadi dan perlu dibenahi secepatnya.
"Saya merasa penting masyarakat untuk terus memantau lembaga penegakan hukum yang tidak menaati aturan dan tidak menjalankan wewenangnya secara baik. Saya meminta agar KPK segera berbenah supaya kepercayaan publik meningkat," imbuhnya.
Diketahui, hasil survei teranyar Lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik.
Sebagaimana disampaikan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap KPK di angka 58,8 persen.
"Kalau kami bandingkan di antara lembaga-lembaga penegak hukum, memang trust KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan. Saat ini trust publik atau pemilih pada KPK hanya berada di angka 58,8. Tentu ini juga kabar buruk, karena ini sebenarnya di awal-awal kalau dulu dan beberapa tahun atau 3 tahun sebelumnya kepercayaan KPK itu bahkan tiga teratas," kata Arya Fernandes.Â
KPK Sita Puluhan Tanah dan Bangunan Senilai Rp 1,2 Triliun di Kasus Korupsi ASDP
Komisi Pemberantasan Korupsi, telah melakukan penyitaan terhadap 23 bidang tanah dan bangunan, terkait kasus dugaan korupsi di ASDP. Taksiran nilai disita Rp 1,2 triliun.
