Apresiasi Kinerja Polri 2023, Analis Intelijen: Masyarakat Merasa Puas
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Visi Polri Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat pertama kali menjabat bukanlah slogan semata. Tahun 2023 ini, buah kerja keras tersebut menuai hasil, visi itu akhirnya dapat diwujudkan.
Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi kinerja Polri tahun 2023. Pria yang akrab disapa Simon itu memaparkan, keberhasilan kepolisian ini tidak terlepas dari arahan Presiden yang jelas dan lugas.
Selain itu, kejelian Kapolri dalam menempatkan orang secara proporsional juga dinilai jadi salah satu kunci keberhasilan Polri Presisi 2023.
“Arah kepemimpinan yang jelas bagi institusi kepolisian ini penting untuk memandu seluruh anggota dalam satu barisan, sehingga semua polisi di lapangan memiliki komitmen, perasaan, dan aksi yang terkoordinir dan saling mengisi satu sama lain,” kata Simon dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu, 27 Desember 2023.
Dalam catatannya, penanganan kasus dan pengungkapan aset dari kejahatan penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan kriminalitas terhadap perempuan dan anak menjawab keresahan masyarakat saat ini.
Pasalnya, tiga jenis kejahatan tersebut berdampak langsung terhadap generasi muda. Ketiga kejahatan ini fundamental dalam merusak generasi bangsa, sehingga tepat langkah Polri untuk memprioritaskan penanganannya pada ketiganya.
“Inilah yang membuat masyarakat merasa puas,” terangnya.
Sementara di sisi pelayanan masyarakat, Polri cukup maksimal. Terutama pelayanan terkait perjalanan dan kendaraan. Penggunaan teknologi ETLE (elektronik tilang) bukan untuk mengikuti tren semata, tetapi ada target dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu penurunan angka kecelakaan di jalan raya.
Bagi Simon, upaya ini cukup strategis dan efektif mengontrol perilaku ketertiban masyarakat di jalan raya sehingga tingkat kecelakaan mengalami penurunan tahun ini.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- dok Polri
Melalui pelayanan masyarakat pula Polri berusaha menaikkan kepercayaan publik. Program pengaduan masyarakat hingga tingkat kampung tampaknya cukup efektif dalam membangun komunikasi publik yang lebih membumi. Polisi yang dicitrakan buruk di media sosial oleh sebagian kelompok dijawab langsung dengan turun ke lapangan.
“Strategi ini memang membutuhkan effort lebih dan jawaban konkrit dari kepolisian, tetapi terbukti efektif. Karena efek kehadiran di masyarakat itu dampaknya lebih nyata,” imbuhnya.
Simon memberikan contoh, bagaimana Polri merubah sistem pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) berbasis masukan dan pengaduan dari masyarakat ini. Penanganan sejumlah oknum polisi yang lalai dan melanggar dalam tugas juga tidak terlepas dari keberhasilan dalam program ini.
Lebih lanjut, Simon juga mengapresiasi inisiatif Kapolri untuk memberikan ‘Hoegeng Award’ kepada kepada seluruh Anggota Polri yang menjadi teladan di kepolisian. Bagaimanapun, kata dia, sosok teladan itu dibutuhkan di institusi manapun sebagai role model.
Terkait netralitas pada Pemilu 2024, komitmen Polri dalam hal ini tidak main-main. Menurut Simon, tidak mungkin kepercayaan publik yang dibangun susah-susah dalam dua tahun terakhir ini dileburkan oleh persoalan netralitas. Terlebih, kepatuhan kepada negara yang diejawantahkan dalam undang-undang bersifat mutlak bagi seluruh abdi negara.
Namun demikian, sebagai analis, Simon merekomendasikan Polri untuk tetap mempertahankan keterbukaan. Keterbukaan ini meliputi kebijakan dan penanganan kasus.
