Ridwan Kamil: IKN Dikaji Sejak Zaman Soekarno dan Soeharto, Dieksekusi Era Jokowi

Mantan Gubernur Jawa Barat yang kurator IKN Ridwan Kamil
Sumber :
  • VIVA/Andrew Tito

Jakarta – Kurator Pembangunan IKN, Ridwan Kamil menegaskan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sudah ada sejak zaman Presiden ke-1 Soekarno hingga Presiden ke-2 Soeharto.

Lagi, Jokowi Endorse Paslon Respati-Astrid dengan Blusukan di Proyek Rel Layang Warisan Gibran

Namun, terealisasinya pembangunan IKN baru dilakukan pada zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Nah IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. Dari awal sudah oleh Bung Karno. IKN-nya Bung Karno adalah di Palangkaraya. Kalau ada yang bilang ini netizen 'oh ini Pak Jokowi', nggak," kata Ridwan Kamil dalam acara Diskusi Strategi Keberlanjutan Visi IKN dan Transformasi Jakarta di Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023.

Jaga Suara RK-Suswono, Relawan Bentuk Tim Kawal TPS di Seluruh Jakarta

Sayangnya, kata Ridwan Kamil, pembangunan IKN di Palangkaraya tidak memungkinkan setelah dikaji.

Presiden Jokowi tinjau pembangunan infrastruktur IKN

Photo :
  • Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Janji Perbanyak Trotoar Empat Kali Lipat di Jakarta jika Jadi Gubernur

Selanjutnya pada zaman Presiden ke-2 Soeharto, ada rencana pembangunan IKN dipindah ke Jonggol, Jawa Barat (Jabar). Namun, lagi-lagi rencana pembangunan itu gagal.

"IKN itu dari zaman Bung Karno sudah dikaji pilihannya Palangkaraya karena situasi belum memungkinkan enggak jadi. Zaman Pak Harto IKN-nya diubah lagi, IKN-nya di Jonggol, rame lah calo-calo tanah di Jonggol. Eh nggak jadi, wah sekarang rugi besar, paham ya," ujarnya.

Ridwan Kamil menegaskan pembangunan IKN adalah keinginan negara sejak era Soekarno dan Soeharto. Namun di era Jokowi, proyek tersebut dilakukan dan dipilih Kabupaten Penajam Pasir, Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan IKN saat ini.

"Ini menjawab 'IKN ini keinginan Pak Jokowi' bukan. IKN ini keinginan bangsa negara dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto. Kebetulan di zaman Pak Jokowi lah momentumnya ada, dipilih lah yang di tengah-tengah yang namanya Penajam Paser Utara (PPU), Kenapa enggak di Palangkaraya? karena di tengah ini butuh ke laut dikit gitu. Tengah tapi ada lautnya, maka dipilihnya PPU yang dekat Balai Kota," ujarnya.

"Jadi ini menjawab bahwa IKN sudah dari dulu dari zaman kolonial, dari zaman orde lama, orde baru, hanya tereksekusi di zaman Pak Jokowi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya