KPK Resmi Tahan Gubernur Maluku Utara Usai Terjaring OTT
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara. Tak hanya seorang diri, Abdul Gani ditahan bersama dengan lima orang lainnya.
Berdasarkan pantauan VIVA, Abdul Gani Kasuba tampak berjalan lebih depan ketimbang lima orang tersangka korupsi lainnya. Para tersangka itu tampak mengenakan rompi orange dan tangan diborgol.
Kendati demikian, untuk tersangka Abdul Gani Kasuba terlihat mengenakan peci warna hitam sedangkan tersangka lainnya tidak ada yang mengenakan.
OTT KPK Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
- VIVA/M Ali Wafa
Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa Abdul Gani bersama lima orang tersangka lainnya akan ditahan selama 20 hari pertama. Penahanan itu dilakukan demi menindaklanjuti dugaan kasus korupsi di Maluku Utara.
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka AGK, AH, DI, RA, RI dan ST masing-masing untuk 20 hari pertama," ujar Alex Marwata di gedung merah putih KPK, Rabu 20 Desember 2023.
Alex menegaskan kalau penahanan akan dilakukan mulai 19 Desember hingga 7 Januari 2023 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
KPK OTT di Maluku Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Maluku Utara pada Senin 18 Desember 2023.
"Barusan ada informasi dari staf yang membenarkan ada giat di Maluku Utara," ujar wakil ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Senin.
OTT KPK Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
- VIVA/M Ali Wafa
Alex menjelaskan saat ini tim KPK masih berada di lokasi dan melakukan pendalaman siapa saja yang terlibat dalam operasi senyap itu.
"Saat ini staf masih mendalami para pihak yang diduga terlibat. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan," kata dia.
KPK diketahui punya waktu 1x24 jam dalam melakukan penelusuran lebih jauh pada setiap kegiatan operasi senyap.
KPK Tak Buka TPS di Rutan Buat Tahanan saat Pencoblosan Pilkada, tapi Petugasnya Datang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan menyediakan Tempat Pemilihan Suara (TPS) untuk para tahanan di Rutan KPK. Namun begitu, bakal ada petugas TPS ter
