Outlook Humas Pemerintah 2024: Isu Kesehatan Paling Banyak Dibahas di Media
- Kemenkes
Jakarta - Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Nana Mulyana mengatakan belajar dari adanya kejadian pandemi COVID-19, bahwa peran para pranata humas sangat strategis dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat. Menurut dia, kesehatan itu adalah hak dan kewajiban yang melekat pada warga negara Indonesia.
“Jadi kita bicara kesehatan bukan hanya tanggung jawab Kemenkes, tapi tanggung jawab semua insan yang harus berperan aktif menjaga, memelihara kesehatannya akan tetap sehat. Dengan sehat akan produktif, dengan produktif tentu akan menjadikan bangsa kita yang maju dan unggul,” kata Nana dalam acara Outlook Humas Pemerintah 2024 pada Jumat, 15 Desember 2023.
Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) bersama Kementerian Kesehatan menggelar Outlook Humas Pemerintah 2024 dengan tema ‘Peran Pranata Humas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Sehat dan Maju’.
Ilustrasi kesehatan di masa pandemi.
Wakil Ketua Umum Iprahumas sekaligus Ketua Tim Perumus, Dyah R Sugiyanto, mengatakan latar belakang outlook 2024 tentunya untuk membantu kerja pemerintahan sekaligus salah satu program kerja yang memang sudah dicanangkan oleh DPP pada periode yan akan berakhir Agustus 2024 nanti.
Dyah mengatakan ada tujuh poin outlook 2024, diantaranya isu kesehatan, isu penanganan COVID-19, isu polusi udara, isu layanan kesehatan, dan isu stunting. Berdasarkan data kuantitatif, kata dia, pantauan percakapan di media sosial, dan pemberitaan media mainstream, serta penelusuran studi literatur, isu yang berpotensi diperbincangkan dan diberitakan pada 2024 adalah isu stunting.
“Bauran isu stunting setidaknya terdiri dari mitigasi, penanganan oleh pihak berwenang, dan bersifat kebijakan/regulasi yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan stunting,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan pihaknya merasa perlu memberikan rekomendasi usulan dengan perspektif komunikasi publik. Beberapa isu yang bergulir pada 2023 dan agenda nasional 2024, kata dia, perlu disikapi oleh para pejabat Humas Pemerintah baik struktural maupun fungsional.
Bahwa outlook tahun 2023, Dyah mengatakan Iprahumas memprediksi isu yang berkembang adalah isu ASEAN. Karena pada 2023, kata dia, memang Indonesia menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN. Dari situlah, Iprahumas mengangkat tema kesehatan.
“Kami tertarik untuk menindaklanjuti outlook tahun lalu, ada apa sih di dalam KTT ASEAN. Topik yang dibahas dalam KTT ASEAN berdasarkan pemberitaan mainstream, ternyata isu kesehatan dan ekonomi berada pada nomor 1. Kami memilih kesehatan, literasi digital, pendidikan dan ketahanan pangan,” jelas dia.
Menurut dia, hasil monitoring hanya media mainstream saja ada enam tren isu kesehatan pemberitaan tahun 2023 yaitu penanganan stunting, perkembangan kasus COVID-19, UU Kesehatan, layanan kesehatan, dan polusi udara di Jakarta. Namun, ada tiga top isu kesehatan berdasarkan pantauan percakapan di media sosial dan pemberitaan media mainstream.
“Jadi dari enam kami ambil tiga, penghitungannya 51 persen polusi udara, 26 persen tentang layanan kesehatan, 23 persen tentang penanganan COVID-19. Ketika kita melak monitoring dgn menggabungkan percakapan di media sosial, hasil urutannya berbeda. Pertama polusi udara, layanan kesehatan, penanganan COVID-19, penanganan stunting, UU Kesehatan,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berfoto bersama para pemimpin ASEAN di Pembukaan KTT ASEAN ke-43.
- gallery.asean
Adapun, kata dia, isu penanganan COVID-19 di media sosial, ada banyak pembicaraan dan juga orang atau akun yang membicarakan. Sentimennya banyak yang netral, sebagian negatif, sebagian kecil justru positif. Isu kedua layanan kesehatan, pantauan media sosial dilayanan kesehatan netralnya juga banyak, negatifnya lebih banyak lagi 33 persen dan positifnya 15 persen.
“Terakhir, isu yang tertinggi kami dapatkan data pantauan media sosial tentang isu polusi udara di Jakarta. Kita lihat negatifnya banyak 45 persen, netral 37 persen, positifnya 18 persen. Mungkin positifnya karena boleh WFH ya,” kata Dyah.
Ia menambahkan metodologi yang digunakan rentang waktu data yang terkumpul dari 5 Mei sampai 30 September 2023, dengan data yang terkumpul sebanyak 810.376 percakapan dari 245.706 akun. Pengumpulan data primer dengan pendekatan analisis wacana melalui analisis data kuantitatif media monitoring dan data sekunder berbasis studi literatur.
“Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi data, alat, sumber, dan metode. Penyajian data dengan pengumpulan data, pengelompokan data, reduksi data, pengkategorisasian data. Keterbatasan penelitian yaitu periode pengumpulan dan pengolahan data, serta locus (subjek) penelitian yang hanya merujuk pada data media monitoring di satu instansi saja (BKPK),” pungkasnya.
