Penanganan Karhutla di Sumsel Efektif, Jumlah Hotspot Terus Berkurang
- ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Jakarta - Jumlah hotspot atau titik panas dalam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan terus mengalami penurunan. Kondisi itu dinilai jadi indikasi keberhasilan upaya pencegahan karhutla di Sumsel.
Demikian disampaikan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat presentasi keberhasilan penanganan Karhutla dalam rangkaian kegiatan Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirate Arab (UEA). Fatoni menyampaikan Pemprov Sumsel konsisten menerapkan monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum.
Fatoni menuturkan perkembangan kondisi terbaru yakni terjadi penurunan hotspot karhutla terus menurun. Dia membandingkan data pada 2015, 2019, dan yang terbaru di 2023.
Menurut Fatoni, pada 2015, jumlah hotspot tercatat sebanyak 27.043 titik. Kemudian, menurun jadi 23.818 titik pada 2019.
"Dan berkurang lagi jadi 19.849 titik di tahun 2023. Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif yang dilakukan provinsi Sumsel," kata Fatoni, dalam keterangannya, Rabu, 13 Desember 2023.
Pj Gubernur Agus Fatoni Presentasi Keberhasilan Penanganan Karhutla di Dubai.
- istimewa
Dia menuturkan, tren penurunan titik panas ini juga ekuivalen dengan luas area yang terbakar. Fatoni merincikan pada tahun terjadinya El-nino pada 2015, areal yang terbakar mencapai luasan 638.582 ha. Lalu, mengalami penurunan pada 2019 jadi 317.885 ha. Kemudian, kembali berkurang signifikan jadi 109.460 ha pada 2023.
“Data ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang cukup berhasil yang dilakukan parapihak secara kolaboratif di Provinsi Sumatera Selatan,” jelas Fatoni.
Dia memaparkan, merujuk data sebaran asap berdasarkan arah angin yang dikeluarkan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), maka terlihat tak terjadi pergerakan asap yang melintasi batas negara di sekitar Sumatera Selatan maupun Pulau Sumatera.
Meski demikian, ia menuturkan Pemprov Sumsel tetap konsisten jalankan berbagai upaya untuk mencegah karhutla. Upaya itu mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum.
Pun, dia menjelaskan dalam upaya monitoring, Pemprov Sumsel juga mengoptimalkan aplikasi (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan (Songket Sumsel). Ia bilang aplikasi tersebut merupakan sistem informasi berbasis WebGIS sebagai pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan.
“Melalui Songket Sumsel, maka pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumsel jadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” tutur Fatoni.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel No. 269 tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2023; serta Gubernur Sumsel No.302 tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana.
Untuk diketahui, kegiatan COP merupakan pertemuan tahunan yang diinisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menilai capaian negara-negara anggota dalam menekan emisi karbon.
Dalam COP ke-28, Paviliun Indonesia menggelar gelar wicara atau talkshow untuk paparkan langkah yang telah dan sedang dilakukan dalam menekan emisi karbon. Adapun Fatoni dalam kesempatan itu bagi pengalaman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dijalankan oleh Pemprov Sumsel pada 2023.
