KPK Heran Sistem Pemerintah Sudah Berbasis Digital, tapi Masih Ada Korupsi
- KPK
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyinggung terkait dengan sejumlah tindak pidana korupsi yang terjadi di pelbagai daerah. Adapun salah satunya yakni proyek infrastruktur jalan di Lampung yang sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mulanya menjelaskan terkait dengan betapa pentingnya teknologi yang telah berkembang saat ini. Bahkan teknologi tersebut kini sudah dimanfaatkan untuk memberantas korupsi.
"Salah satu fenomena yang kami amati adalah perkembangan teknologi. Kami juga menganggap bahwa sinergitas dan penggunaan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan," ujar Nawawi kepada wartawan dikutip Rabu 13 Desember 2023.
Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango
- KPK
Padahal, kata Nawawi, pemerintah saat ini sudah mengetatkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik untuk menekan peluang terjadinya korupsi. Tetapi, mengapa saat justru saat ini masih terjadi kasus korupsi di daerah meski telah menggunakan sistem berbasis digital.
"Kami sampaikan contoh sederhana, fenomena terungkapnya beberapa kasus di pelbagai daerah tentang permintaan uang ketok oleh oknum DPRD dalam rangka pengesahan APBD. Demikian juga pelayanan publik berupa penerbitan izin dan rekomendasi di tingkat pusat dan daerah. Pengadaan barang dan jasa yang masih menyisakan praktek-praktek koruptif berupa mark-up harga, pengaturan tender elektronik," kata Nawawi.
Nawawi kemudian bicara soal proyek pembangunan infrastruktur di daerah yang rentan terjadi korupsi. Dia menyinggung terkait pembangunan jalan di Lampung yang sempat membuat Jokowi kecewa.
"Selain fenomena uang ketok di daerah, saat ini prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden kecewa di provinsi Lampung," ucapnya.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK di Istana Negara
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPK juga turut menyinggung terkait dengan rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah. Nawawi mengatakan hal tersebut justru menjadikan sebuah isu yang berulang tiap tahunnya.
"Masih sangat rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan isu berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di bank pada akhir tahun anggaran," jelas Nawawi.
