Jokowi Sebut Korupsi Makin Canggih, Butuh Teknologi Mencegahnya
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu ada evaluasi total dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, kata dia, meski banyak sekali pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena melakukan tindak pidana korupsi, tapi ternyata belum juga berkurang praktik kejahatan korupsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan puncak Hari Antikorupsi se-Dunia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Desember 2023.
“Kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju apa yang disampaikan Ketua KPK, pendidikan, pencegahan penindakan ya. Tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total,” kata Jokowi.
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023.
- VIVA.co.id/ Ahmad Farhan Faris
Menurut dia, korupsi sekarang ini semakin canggih dan kompleks. Bahkan, lintas negara dan multi yuridiksi dengan menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu, perlu memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Kita butuh perkuat sistem pencegahan termasuk memperbaiki kualitas SDM, APH (aparat penegak hukum) kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, pengawasan internal dan lain-lain,” ujarnya.
Memang, Jokowi menyebut banyak sudah yang dibuatkan platform seperti e-calatog. Saat itu, Jokowi mengatakan baru ada 50.000 barang yang dimasukkan dan sekarang terjadi peningkatan. “Saya dapat laporan dari Kepala LKPP sudah 7,5 juta barang yang masuk e-catalog. Lompatan cepat sekali,” jelas dia.
Kemudian, Jokowi mengatakan online single submission (OSS) juga sangat membantu untuk mencegah jangan sampai pengusaha bertemu dengan pejabat. Termasuk, kata dia, one map policy yang memang belum selesai tapi sudah sekitar 60 persen sampai 70 persen.
Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia)
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
“2024 ini akan sangat membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Pajak online saya kira juga sangat bagus, sertifikat elektronik juga bagus, semuanya dibuatkan aplikasi platform untuk memagari korupsi,” ungkapnya.
Selanjutnya, Jokowi menambahkan SIPD pencegahan, sistem logistik coba dibandingkan sebelum dan setelah ini apa yang telah diperbaiki. Lalu, Simbara untuk batu bara, dan nanti masuk ke nikel bauksit tembaga. “Saya kira ini akan kita bisa mengontrol berapa banyak SDA kita yang sudah dieksploitasi, diekspor dan lain-lain,” pungkasnya.
DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar menyoroti penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK menjelang pencoblosan Pilkada, 27 November 2024.
