Masyarakat Sipil Didorong Ikut Aktif Awasi Kecurangan dalam Pemilu
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Sekretaris Komite Eksekutif Gerakan Jaga Pemilu, Luky Djani menyatakan, akan terus melakukan pengawasan dalam setiap proses tahapan pemilu 2024. Dia menyebutkan bahwa Jaga Pemilu akan melibatkan sejumlah elemen masyarakat sipil (civil society) untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar terhindar dari potensi kecurangan.
"Jaga Pemilu juga akan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli akan pemilu berintegritas dan jurdil, guna melakukan pencegahan pelanggaran, kecurangan dan bentuk-bentuk peyimpangan kepemiluan lainnya," ujar Luky dalam keterangan yang diterima, Sabtu, 9 Desember 2023.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Selain itu, Jaga Pemilu akan melakukan diskusi publik di beberapa kota dan juga akan menggelar pelatihan pemantauan bagi para pemantau pemilu.
Luky mengungkapkan, ancaman terbesar bagi berlangsungnya pemilu 2024 yang demokratis, adalah terjadinya kecurangan dan penyimpangan instrumen kekuasaan secara tersruktur, sistematis dan masif.
Karena itulah, sambung Luky, gerakan Jaga Pemilu yang lahir untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara bermartabat dan berintegritas, akan berjuang agar Pemilu 2024 tetap berlangsung jurdil dan demokratis.
"Harapan kita, hasil pemilu dan pemerintahan terpilih memiliki legitimasi politik secara tak terbantahkan, karena lahir dari proses yang jurdil dan demokratis," pungkasnya.
Sebelumnya, puluhan tokoh nasional telah mendeklarasikan sebuah gerakan masyarakat bernama Jaga Pemilu yang akan mengawasi Pemilihan Umum 2024 agar dapat terlaksana secara demokratis, jujur, adil, terbuka, dan partisipatif.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Gerakan Jaga Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktor kunci kepemiluan, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga pemilih, melaksanakan fungsi masing-masing secara berintegritas dan tidak adanya penyimpangan dalam proses pemilu.
Gerakan ini juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sempit memenangkan Pemilu 2024.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
