KPU Tunggu Usulan Panelis Debat Pilpres 2024 dari Masing-masing Tim Paslon
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyatakan, panelis hingga moderator untuk debat Pilpres 2024 belum ditentukan. Sampai dengan saat ini, KPU masih menunggu tim pasangan calon (paslon) untuk memberikan usulan nama panelis hingga moderator.
Hasyim mengatakan, usulan nama panelis hingga moderator itu akan ditunggu maksimal pada Jumat, 8 Desember 2023.
“Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3 untuk mengusulkan nama-nama tim panelis yang harus disampaikan kepada KPU dua hari lagi pada hari Jumat, 8 Desember 2023,” kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Rabu, 6 Desember 2023.
Ketua KPU Hasyim Asyari pimpin rapat pleno bareng tiga timses capres cawapres.
- istimewa
Selain meminta usulan, Hasyim mengatakan, pihaknya juga sudah mengantongi nama-nama usulan untuk menjadi moderator debat. Nama-nama itu, kata dia, tengah digodok lebih lanjut.
“Jadi moderator itu nanti yang akan memimpin atau memoderasi debat capres-cawapres itu. Masing-masing debat satu sampai debat kelima itu moderatornya ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Ini sedang kita matangkan,” ujarnya.
Sama dengan panelis, KPU juga meminta agar tim paslon ikut mengusulkan nama moderator yang akan memimpin jalannya debat.
Format Debat Capres-cawapres
Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengumumkan, paslon capres-cawapres memiliki sesi debat yang berbeda. Capres memiliki porsi bicara untuk tiga kali debat, sementara²2 cawapres hanya dua kali mengikuti debat.
Berikut merupakan urutan debat untuk capres-cawapres:
- 12 Desember 2023: Debat untuk calon presiden (capres)
- 22 Desember 2023: Debat untuk calon wakil presiden (cawapres)
- 7 Januari 2024: Debat untuk calon presiden (capres)
- 21 Januari 2024: Debat untuk calon wakil presiden (cawapres)
- 4 Februari 2024: Debat untuk calon presiden (capres)
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
