Sulawesi Selatan Target jadi Provinsi Pertama Bebas Inflasi Cabai
- VIVA/ Supriadi Maud
Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, membuka pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah dan Launching Hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Dalton, Kota Makassar.
Bahtiar menyampaikan tema pelaksanaan kegiatan 'Data ST2023 Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Sulawesi Selatan', ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi melalui program prioritas pada masa transisi dalam setahun ini. Terutama terkait dengan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.
"Nah, ini cocok (tema acara) kedaulatan pangan. Daulat itu ya mandiri, bahkan bisa memberi ke daerah lain karena di Sulsel yang sampai daulat pangan itu baru mungkin 3 sampai 4 komoditi seperti beras padi, 3 juta ton," kata Bahtiar dalam sambutannya, Selasa 5 Desember 2023 malam tadi.
"Jadi produksinya, 1 juta ton kami makan, 2 juta ton kami lepas ke daerah lain, tapi kadang-kadang lebih bagus harganya di Maluku, Papua, di Kalimantan, kadang-kadang disini yang kurang. Ini sedang kita kelola, Alhamdulillah, sudah terkendali berkat dukungan BPS juga," imbuhhya
Bahtiar membeberkan, ada beberapa sektor pertanian yang akan menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam menjalankan kedaulatan pangan, salah satunya kedaulatan pangan cabai yang akan membantu menekan inflasi di Sulsel. Mengingat, harga cabai pada tahun depan diperkirakan akan melonjak.
Untuk itu, kata Bahtiar, pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas inflasi cabai melalui program 50 juta bibit pohon cabai dan secara agresif akan mulai dijalankan pada akhir tahun ini.
"Di tahun depan entah di triwulan pertama atau masuk di triwulan kedua kita bisa deklarasi, Sulsel itu provinsi pertama dalam sejarah sejak Indonesia merdeka bebas inflasi cabai, karena sejak Indonesia merdeka 70an tahun yang lalu belum ada provinsi di Indonesia ini yang bebas inflasi cabai sampai hari ini. Kita diskusikan tiap minggu tidak diselesaikan hulunya," ungkapnya.
Terkait dengan produksi komoditi cabai di Sulsel, Bahtiar mengatakan, produksi cabai di Sulsel cukup besar terutama yang ada di sejumlah daerah seperti, cabai Katokkong Toraja, Cabai Solo II di Enrekang, di Kabupaten Wajo, dan beberapa daerah lainnya dengan jumlah lahan cabai yang mencapai ribuan hektar yang disuplai ke berbagai daerah melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional.
Lebih lanjut, Bahtiar mengungkapkan, keinginannya untuk meningkatkan produksi cabai di Sulsel tidak lain untuk membantu menekan inflasi di daerah ini.
Menurutnya, dari sisi jumlah, cabai di Sulsel kelebihan tapi inflasi juga masih cukup tinggi. Itu disebabkan penjualan cabai di pasar tidak berfokus pada pasar industri dan rumah makan saja.
Pada kesempatan itu, Bahtiar juga berharap melalui Launching Hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023), BPS Sulsel dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota dapat terus melaksanakan berbagai kegiatan di Sulsel dalam upaya turut berpartisipasi menekan inflasi di daerah ini.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulsel, Aryanto, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, Kepala BPS Kabupaten/Kota, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan ST 2023.
"Kerja keras kami dari BPS tentu tidak ada apa-apanya bila tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Untuk itu, kami atas nama BPS menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Penjabat Gubernur beserta jajarannya yang turut aktif mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan ST2023," ucapnya.
Pelaksanaan ST2023 ini, kata Ariyanto, melibatkan seluruh pihak termasuk Kepala BPS Kabupaten/Kota dan jajarannya yang telah bekerja keras mensukseskan Sensus Pertanian Tahun 2023. Petugas yang dikerahkan dalam pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini sebanyak adalah 8.036 petugas lapangan, dan 1.561 petugas pengelola.
