Soroti Kasus Teater Butet Kertaradjasa, Mahfud Tegaskan Seni Tak Boleh Diintimidasi
- ANTARA/Rizka Khaerunnisa
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD buka suara terkait kasus dugaan intimidasi terhadap pentas seni teater Butet Kertaradjasa di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Jumat, 1 Desember 2023.
Mahfud menegaskan saat pentas seni tersebut, dirinya hadir di lokasi hendak menonton teater itu. Namun, Mahfud mengaku tidak mengetahui adanya intimidasi dari pihak kepolisian terhadap pihak penyelenggara teater tersebut.
"Saya ndak tahu apa ada intimidasi. Tetapi, saya sudah sejak Butet pentas saya nonton terus," kata Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.
Mahfud mengaku selalu menyaksikan pementasan teater seniman, termasuk yang terakhir. Ia tetap tak mengetahui adanya dugaan intimidasi tersebut. Mahfud menegaskan bahwa seni tidak boleh diintimidasi.
Seniman dan budayawan Butet kartaredjasa
- ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
"Saya tidak tahu ada intimidasi apa ndak. Artinya tidak boleh, seni ya seni. Saudara lihat di dalam sejarah perjalanan Butet pernah saya selalu nonton. Termasuk yang terakhir," jelasnya.Â
Sebelumnya diberitakan, dugaan intimidasi dialami seniman Butet Kartaredjasa saat hendak menggelar pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, pada 1 Desember 2023 lalu.
Polisi dituding meminta Butet menandatangani surat pernyataan agar tak bicara politik dalam pentas teater itu.
Terkait hal ini, Korps Bhayangkara minta seniman Butet melapor kalau ada polisi yang mengintimidasi terkait izin pentas teater itu. Hal itu diungkap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho.
"Apabila ada oknum yang tidak sejalan silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai," ujar dia kepada wartawan, Selasa 5 Desember 2023.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
