Kominfo: Belum Ada ASN Nge-Like Kegiatan Kampanye Pemilu 2024 di Ruang Digital
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi netralitas ASN dalam seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 di ruang digital.
“Karena ASN untuk nge-like aja itu dilarang. Untuk nge-like kampanye-kampanye di medsos itu dilarang. Karena itu,, pada bulan Oktober ya kemarin ada MoU. Akhir Oktober ada MoU antara KASN dengan Ditjen Aptika,” kata Direktur Jenderal IKP Kementeran Kominfo, Usman Kansong di kantornya pada Senin, 4 Desember 2023.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Menurut dia, Kementerian Kominfo menjalankan salah satu peran strategis dalam mengawal pemilu yang damai melalui diseminasi informasi dan menciptakan komunikasi-komunikasi yang santun serta beretika di ruang publik. “Karena pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Sementara, Usman menyebut pihaknya belum menemukan adanya ASN yang melakukan like terhadap kegiatan kampanye Pemilu Serentak 2024 di ruang digital sejak pelaksanaan kampanye dimulai pada 28 November 2023.
“Belum ada. Belum ada temuan dan belum ada laporan yang melalui kerja sama tadi ya. Kalau laporan ke Bawaslu mungkin sudah ada. Seperti kasus Jawa Tengah, ASN yang melaporkan justru karena dimobilisasi, digoda, diganggu untuk berpihak kepada salah satu paslon,” jelas dia.
Ilustrasi surat suara di pemilu
- vstory
Sedangkan, kata dia, untuk konten hoaks atau ujaran kebencian juga belum ditemukan di ruang digital sejak diluncurkannya pemilupedia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hanya saja, lanjut dia, pihaknya telah menemukan konten hoaks itu sepanjang bulan Januari hingga November 2023 sebanyak 96 konten hoaks.
“Kalau hasil identifikasi yang ditemukan melalui mekanisme lain, itu sepanjang 2023, kita menemukan 96 konten hoaks dari Januari sampai November. Tapi itu kita temukan lewat mekanisme automatic identification system, patroli siber, dan laporan masyarakat. Tapi untuk yang melaporkan ke pemilupedia, itu belum ada,” pungkasnya.
