Presiden Terpilih Diminta Buat Kementerian Khusus Perumahan Rakyat
- Istimewa
Jakarta - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mendorong kepada tiga pasangan capres-cawapres yang nantinya terpilih menjadi pemimpin bangsa selanjutnya agar lebih memperhatikan kebutuhan rumah untuk masyarakat.
Sebagai langkah yang bisa diambil, Himperra berharap ada kementerian khusus perumahan, sehingga tidak lagi disatukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Aspirasi ini akan disampaikan Himperra pada kongres atau Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 pekan depan. Kongres ini akan dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan diikuti 300 peserta yang merupakan pengurus dan anggota Himperra dari seluruh Indonesia.
Konggres ke-2 ini merupakan agenda rutin lima tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) dengan agenda utama melakukan pemilihan ketua umum baru berikut jajaran kepengurusannya untuk periode 2023-2028.
Ilustrasi perumahan.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Agenda lainnya, Panitia akan menggelar seminar nasional perumahan rakyat bertema : Strategi Perumahan Nasional Menuju Zero Backlog Indonesia emas 2045, dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN.
Himperra juga akan mengundang ketiga paslon capres-cawapres untuk mengisi acara Dialog Kebangsaan: Paparan, Gagasan, Narasi dan Arah Pembangunan terkait Perumahan Nasional.
“Syukur alhamdulilah meskipun baru berumur lima tahun Himperra sudah mencatatkan kinerja yang baik. Dari jumlah anggota sekarang sudah mencapai 3,000 anggota lebih, nomor tiga secara nasional," kata Ketua Umum DPP Himperra, Endang Kawidjaja di Jakarta Timur, Kamis, 30 November 2023.
"Demikian pula pencapaian pembangunan rumah subsidi dalam lima tahun terakhir Himperra juga masuk tiga besar secara nasional. Bahkan atas prestasi itu Himperra menerima penghargaan dari Kantor Kementerian PUPR di perayaan Hari Perumahan Nasional beberapa waktu lalu,” imbuhnya.
Selain mengupas visi misi capres-cawapres tentang perumahan rakyat, Himperra akan menyampaikan aspirasi agar dibentuk kementerian khusus perumahan. Sebab, cakupan kebutuhan perumahan kini sudah sangat besar, sehingga tidak lagi memadai jika dicampur dengan pekerjaan umum seperti sekarang.
Kendala lainnya bila masih disatukan juga tidak terpusatnya anggaran untuk pembangunan perumahan rakyat. Sebab, di Kemeterian PUPR hanya ada satu direktorat jenderal yang menangani perumahan.
Ilustrasi proyek perumahan.
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Hal lain yang akan menjadi bahasan dalam kongres Himperra adalah soal isu-isu pembiayaan rumah subsidi yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Mengingat masih tingginya angka backlog, serta soal perizinan yang masih menjadi kendala para anggota di seluruh daerah.
“Maka itu supaya problem-problem di bidang pembangunan perumahan dan permukiman secara nasional ini dapat teratasi secara baik dan sistematis Himperra mengusulkan kepada Presiden terpilih untuk menghidupkan kembali kementerian perumahan,” pungkas Endang.
Terkait dengan usulan dihidupkannya Kembali Kementerian Perumahan ini Endang berjanji Himperra siap memberikan sejumlah usulan yang positif dan konstruktif ke Pemerintah.
Pemberian Amnesti Dikecualikan Bagi Napi Korupsi dan Pengedar Narkotika
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa rencana pemberian amnesti oleh pemerintah tidak akan ditujukan bagi narapidana korupsi dan pengedar narkoba
